Di Hadapan Ulama Madura, Capres Jokowi Luruskan Isu-Isu Yang Mendiskreditkan Reputasinya

 

calon Presiden Jokowi naik andong ke acara Deklarasi Ulama Madura

Bangkalan,maduranewsmedia.com– Presiden Joko Widodo pada saat menghadiri acara Deklarasi Akbar  Ulama Madura di gedung pertemuan Ratoh Ebuh menjawab isu-isu yang mendiskriditkan reputasinya. selama 4 tahun ini, saya sabar, namun setelah disurvey 9 juta orang yang mempercayai isu-isu ini,” kata Jokowi dihadapan Ulama Madura, Rabu (19/12/2018).

Dihadapan para pendukungnya itu, calon Presiden Jokowi meluruskan beberapa isu yang tersebar di masyarakat, diantara isu PKI, isu Anti Ulama, Antek asing dan kriminalsisasi ulama. “Saya disukan presiden Jokowi PKI, waktu itu  saya tenang tenang aja  selama 4 tahun ini, saya sabar, namun setelah disurvey 9 juta orang yang mempercayai isu ini. Saya diam, saya anggap itu ngak ada, dan sekarang isu-isu itu saya jawab biar tidak  tambah berkembang lagi,” katanya.

Soal isu PKI kata Jokowi, PKI itu dibubarkan pada 1966. “Saya lahir tahun 61 umur saya masih 4 tahun, ngak ada PKI balita, gampang dicek, ada masjid didekat rumah saya di Solo, Nu ada di Solo, Muhammadiyah ada Solo, cek di Masjid, wajah saya muslim, bapak saya muslim, kakek nenek saya muslim, di cek didekat rumah saya, gampang aja mengeceknya,” tuturnya.

.Dikatakan Jokowil, Isu Anti ulama, dirinya setiap minggu keluar masuk Pesantren. “Saya tiap minggu masuk ponpes, hari ini dengan ulama, saya kemarin di Jombang, berkunjung ke Ponpes Tebu Ireng, Ponpes Bahrul ulum, Ponpes Den Anyar dan Ponpes Tambak Beras, dan Presiden yang menerbitkan hari Santri pada tanggal 28 Oktober itu siapa, kalau saya anti ulama tidak mungkinlah ada  hari santri, kita pilih wakil presiden KH Makruf Amin, beliau ini ketua MUI, ini ngak di bolak balik, kalau ngak saya jawab nanti bisa di bole balik lagi,” terang Jokowi.

Soal isu antek asing kata dia, dirinya melihat isu isu itu tidak beradab seperti foto dirinya bersama Aidi. “Aidit itu tahun 1955, kok saya ada di dekatnya, ini fitnah keji dan tidak beradab, tapi masyarakat kok banyak yang percaya, saya lahir aja belum, kok bisa dekat dengan dia, kok wajahnya mirip saya, ini cara cara berpolitik yang tidak beretika dan tidak ada sopan santunnya,”  urainya

Dalam kesempatan itu Jokowi mengatakan, bahwa saat ini ditengah di godok undang-undang Pondok pesantren. “Rancangan UU pondok pesantren ini dibuat untuk memberikan pengakuan dari negara  atau  pemerintah  kepada Ponpes, karena yang kita lihat  dan kita rasakan sebelum kemerdekaan Ponpes telah memberikan kontribusi kepada negara,”  ujarnya.

Dalam Rancangan UU Ponpes itu kata Jokowi, ada pengakuan terhadap Madrasah Salafiyah Diniyah. “Kita menyiapkan anggaran,  agar ada payung hukum yang jelas, baik dari APBN, APBD Propensi maupun APBD kabupaten dan kota, jadi nanti semunya menjadi jelas, kalau UU ini disetujui oleh DPR,” katanya.

Presiden Jokowi juga membeberkan masalah pengratisan jembatan tol Suramadu. “Masalah jembatan Suramadu ini, saya mendapatkan usulan yang banyak dari masyarakat tentang jembatan Suramadu, pada tahun 2015, masyarakat mengatakan tarif Suramadu  terlalu mahal, saya potong 15 persen, namun ketika ketemu ulama madura masih mengatkan mahal, ya di gratiskan saja,” tuturnya.

Ditambahkan Jokowi, Jembatan tol Suramadu itu sangat memungkinkan untuk digratiskan. “Pembiayaan pembangunan jembatan Suramadu ini dari APBN,  bukan dari investor, dan memungkinkan untuk di bebaskan, karena masyrakat Madura yang mau ke Surabaya melalui jembatan Suramadu dan tidak ada alternatif lain, dulu lewat aja bayar, agar bermanfaat bisa ditindak lanjuti, baik infrastruktur lainnya, untuk pembangunan di Madura,” pungkasnya. (hib/shb)