Dinilai Inkonstitusional, Sejumlah Tokoh Agama Bangkalan Tolak People Power

Bangkalan,maduranewsmedia.com– Sejumlah Tokoh Agama di kabupaten Bangkalan menolak adanya People Power atau pengerahan kekuatan massa terkait hasil pemilu 2019. Tokoh agama yang menolak people Power itu adalah Ketua PCNU Banglkalan,KH Makki Nasir dan Pendeta GPIB Kamal, Pendeta Andreana. Kedua tokoh agama ini menolak, karena People power tersebut dinilai inkonstitusional. “Adanya people power atau pengerahan kekuatan massa terkait hasil pemilu 2019, saya selau ketua PCNU bangkalan menyatakan dengan tegas menolak dan tidak setuju,” kata Ketua PCNU kabupaten Bangkalan, KH Makki Nasir, Senin (13/05/2019).

Dikatakan dia, terkait dengan hasil pemilu 2019, PCNU Bangkalan meminta agar masyarakat yang tidak puas supaya menyalurkan melalui saluran yang benar. “Mari salurkan aspirasi kita lewat jalur yang sesuai dengan konstitusi, jangan dengan people power karena ini (people Power red) rentan dengan hal hal yang tidak baik di masyarakat, dan saya mengimbau agar semua pihak tetap tenang dan menahan diri serta  menunggu hasil rekapitulasi KPU RI selesai dan menghormati hasilnya,” jelas KH Makki Nasir.

Ketua PCNU kabupaten Bangkalan ini menghimbau kepada masyarakat agar dalam berdemokrasi, tetap berdasarkan demokrasi pancasila. “Demokrasi pancasila itu adalah demokrasi berketuhanan, ber-etika dan berkesatuan, oleh sebab itu mari kita jaga kesatuan republik Indonesia, dengan menjaga konstitusi yang ada di negara kita,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pendeta GPIB Kamal, Pendeta Andreana. “Saya menyatakan dengan tegas dan tidak setuju adanya people power atau pengerahan kekuatan massa sehubungan dengan hasil pemilu 2019, bagi saya tindakan people power ini melawan Undang undang,” tegas pemimpin umat Nasrani ini.

Sebab kata Dia, adanya people power melawan pemerintah yang syah. ”People Power ini  melawan pemerintah yang syah  di Indonesia dan itu bertentang dengan firman tuhan sebab kita wakil allah di bumi Indonesia, dan  sebagai umat Kristen wajib mendukung pemerintah yang syah, baik Presiden dan wakil Presiden   bersama aparat TNI dan Polri,” tuturnya.

Pendeta GPIB Kamal  menghimbau agar umat Nasrani tetap tenang. “Saya menghimbau kepada seluruh pihak baik saudara saudara saya kaum Nasrani, Kristen Protestan baik krtisten Katolik  untuk tetap tenang dan menahan  diri menunggu proses rekapitulasi KPU RI yang akan selesai nanti pada tanggal 22 Mei, siapapun yang terpilih, siapapun pemimpin kita mereka adalah anak- anak bangsa yang terbaik dan kita harus menghormati keputusan KPU RI,” pungkasnya. (hib/shb)