DishubKominfo Akui Kesulitan Tertibkan Parkir Liar

Salah satu titik Parkir yang resmi di kota Bangkalan
Salah satu titik Parkir yang resmi di kota Bangkalan

Bangkalan,Maduranewsmedia.com– Dinas Perhubungan komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) mengaku kesulitan untuk menertibkan parkir liar. Padahal keberadaan parkir liar ini sudah sangat meresahkan masyarakat, karena mereka menaikkan jasa parkir seenaknya dan tidak pernah memberi karcis. Untuk parkir sepeda motor kadang ditarik Rp 2.000 sedangkan mobil antara Rp 3.000 hingga Rp 5.000. padahal tarif parkir telah diatur dalam Perda no 8 tahun 2010 tentang pajak daerah, Sepeda angin Rp 500 Sepeda motor Rp 1.000 mobil pic-up dan sejenis Rp 1.500, bis dan truk alat berat Rp 3000, truk gandeng Rp 4.000 untuk sekali parkir.

Kadishubkominfo Kabupaten Bangkalan Abd Hamed dikonfirmasi melalui Kabid sarana dan Prasarana, Zainal Arifin mengatakan, pihaknya masih kesulitan untuk melakukan penertiban terhadap parkir liar ini. “Selama ini kita kesulitan karena parkir liar ini tersebar di beberapa titik,” kata Zainal Arifin.

Begitu juga dengan adanya juru parkir yang tidak memberikan karcis, hal itu masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Dishubkominfo yang belum tuntas. “Masalah juru parkir yang tidak memberi karcis, ini menjadi PR kami, sebab setiap bulan koordinator juru parkir ini mengambil karcis kepada kami, tapi kenapa kok tidak diberikan karcis itu,” jelas Zainal Arifin.

Lebih lanjut Zainal Arifin menjelaskan, agar para juru parkir ini tidak melanggar aturan yang ada, maka pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap juru parkir, dan mengadakan sidak insidentil ke titik-titik parkir yang resmi. “Kami mengadakan pembiaaan kepada juru pakir, dan mereka setiap 2 bulan kami kumpulkan. Di sini ada  80 juru pakir resmi dan ada penangung jawabnya,” katanya.

Sebab kata Zainal setiap tahun Dishubkominfo dibebani target PAD sebesar Rp 355 juta/tahun. “Alhamdulillah sekarang sudah 50 persen target itu tercapai,” tuturnya.

Sementara itu Kabag Hukum Setkab Bangkalan, Joko Supriyono mengatakan, untuk merubah Perda tentang pajak daerah itu tidak mudah karena masih membutuhkan kajian. “Merevisi tidak mudah butuh kajian, karena pangsa-nya masyarakat bawah, obyek pajak dalam perda itu bisa direvisi setelah 3 tahun, dan Drafnya dari SKPD yang bersangkutan,” pungkas Joko Supriyono. (hib/shb).