Disinyalir Sering Bedakan Pesien BPJS dan Pasien Umum, Dewan Bakal Sidak RSUD Slamet Martodiharjo

Pamekasan, maduranewsmedia.com– Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Slamet Martodirdjo, Kabupaten Pamekasan kembali menuai kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, RSUD ini terlihat ada perbedaan antara pasien yang mengikuti program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kelas menegah ke bawah dengan pasien yang menggunakan jalur umum atau biaya penuh.

Hal ini terungkap setelah salah seorang kerabat dari salah satu anggota komisi IV DPRD Pamekasan, masuk rumah sakit dengan menggunakan BPJS kelas ekonomi menengah. Ia menerima pelayanan yang sangat buruk dan kurang diperhatikan.

Kini persoalan tersebut menjadi perbicaraan serius diinternal komisi IV DPRD Pamekasan. Bahkan mereka berniat untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke RSUD Slamet Martodirdjo dalam waktu dekat ini. Hal itu dilakukan guna mengetahui secara pasti pelayanan kesehatan RSUD terhadap pasien.

Ketua komisi IV DPRD Pamekasan, Apik mengatakan sangat kecewa kebijakan RSUD yang memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan status pasien. Menurutnya. Berdasarkan laporan dari pasien yang menggunakan BPJS ke komisi IV beberapa waktu lalu, pasien yang menggunakan jalur umum atau bayar penuh mendapatkan pelayanan yang maksimal. Sementara pasien BPJS tidak diperhatikan.

Politis muda partai Nasdem ini menjelaskan, pelayanan buruk RSUD Pamekasan bisa dituntaskan dengan baik dan bisa meningkatkan pelayanan,dengan catatan Pemkab menyikapi adanya ketidakadilan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien. “Kami hanya sebagai monitoring. Sedangkan untuk menentukan kebijakan atau tindakan tegas merupakan tanggung jawab dar iPemkab,” kata Apik, kamis (9/6/2016)

Meski tidak memiliki tanggunhg jawab penuh, Apik sapaan akrabnya ini akan segara melakukan sidak dan diharapkan hasil sidak nanti disikapi secara serius oleh Bupati Pamekasan, Achmad Syafii. “Mudah-mudahan pelayanan kesehatan yang tidak adil ini bisa disikapi dengan baik oleh pemerintah,” harapnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Slamet Martodirdjo, Farid Anwar belum bisa dikonfirmasi adanya ketidak adilan pelayanan yang diberikan terhadap sejumlah pasien. Meski upaya konfirmasi melalui saluran telepon selulernya bernada aktif. Namun belum juga mendapatkan respon dari yang bersangkutan. (rhm/shb)