Gus Haris : Gerakan Nasional Kembali Ke UUD 1945 Asli Adalah Konsep Dasar Melawan Radikalisme Dan Anarkisme

Haris Budi Kuncahyo, S.Ag. M.Si

 

Oleh : Haris Budi Kuncahyo, S.Ag. M.Si

Mahasiswa Program Doktor Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Malang

 

Dalam kesempatan acara Sosialisasi Bahaya Faham Radikalisme dan Anarkisme Sosial Politik bersama Pemuda Pemudi di Kota Malang, 23 Juli 2019 yang diadakan oleh FGD dari SOLID NKRI (Solidaritas Indonesia Untuk NKRI), Gus Haris sapaan akrabnya sedang menjelaskan bahwa Politik Kerakyatan kita pasca Pemilu 2019 masih ada beban mendasar, yaitu bahaya laten radikalisme ideologi dan anarkisme tindakan politik yang bisa muncul tanpa terdeteksi. Karena masih ada yang beranggapan bahwasannya ada salah satu oknum Capres dan Cawapres yang syah secara hukum tetapi batal secara fakta dan ada oknum Capres Cawapres yang syah secara fakta tetapi batal secara hukum.

Menurut Gus Haris yang pernah menjadi Tim Perumus Hari Santri Nasional Tahun 2014 bersama Gus Toriq dan Presiden RI Jokowi (saat itu masih Capres) di Ponpes Babussalam, Pagelaran, Kabupaten Malang ini menegaskan bahwa anggapan terkait dimensi hukum dan dimensi fakta merupakan sebuah perspektif relativitasnya hukum atas kemanusiaan. Siapapun dan komunitas apapun harus mengedepankan khazanah peradaban Indonesia ke depan yaitu Indonesia Damai yang kritis, beradab, bermartabat dan berdialektika politik tanpa kekerasan (anarkisme) dan tidak memaksakan kehendak (radikalisme).

“Kita sudah belajar dari kasus Reformasi 1998, bahwa dampak dari radikalisme dan anarkisme politik aksi massa menumbangkan Rezim Orde Baru telah mengakibatkan korban berjatuhan, demikian pula tragedi 21-22 Mei 2019 di Jakarta atas ketidakpuasan hasil keputusan KPU dan Bawaslu yang kemudian melahirkan korban berjatuhan, pemenjaraan dan konflik psikologi antar warga yang berbeda pilihan, sebuat ekspresi politik yang amat melukai martabat politik ke-indonesiaan secara internasional”, tutur Gus Haris yang pernah nyantri di Pesantren Walisongo, Ngabar, Ponorogo.

Oleh karena itu, perlunya melakukan intervensi politik melalui Gerakan Nasional Kembali Ke UUD 1945 yang asli. “Sebagai akibat terjadinya dekonstruksi, reduksi terhadap UUD 1945 mulai Amandemen 2002, 2006, 2008 maka secara analisis futuristik ke depan Indonesia akan mengalami dekonstruksi ke desakralisasi Simbol Kenegaraan yaitu Bendera, Ideologi, Hukum dan Semboyan yang “model baru”. Bisa saja ke Ekstrem Kanan (Teokrasi), Ekstrem Kiri (Komunis) atau Neoliberalisme”, pertegas Gus Haris dengan nada sedih karena perubahan UUD 1945 menjadi Amandemen akan membuka peluang Konflik Nasional berkelanjutan.

Gus Haris yang sedang menempuh Program Doktor Sosiologi Politik di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang ini sedang merencanakan untuk menemui Presiden RI Jokowi, Ketua MPR, Ketua DPR RI, Ketua DPD, Panglima TNI dan Kapolri di Jakarta bersama Forum Konsolidasi Nasional – Gerakan Nasional Kembali Ke UUD 1945 (GERNAS UUD 1945 ADLI) sebelum Pelantikan Oktober 2019.

“Kita harus sepakat bila jalan Musyawarah buntu dengan tiga hal yaitu Dekrit Nasional, Sidang Istimewa MPR-DPR-DPD atau Aksi Massa Turun Jalan dalam rangka menyampaikan informasi ke publik”, demikian ungkap Gus Haris dengan penuh kekhawatiran setelah mengetahui bahwa UUD 1945 Asli itu adalah Tolok Ukur Ketahanan Nasional, bila sudah di amandemen maka tidak menutup kemungkinan lambang lambang kenegaraan lainnya akan berubah baru.

Gus Haris yang juga Deklarator PENA 98 ini sedang berharap kepada peserta FGD SOLID NKRI agar berani untuk mengambil sikap kenegarawanan, bukan sikap primordialisme kelompok. Sebab menurut Gus Haris,  “adanya dugaan secara perspektif global bahwa keinginan menjadikan rakyat Indonesia bertikai, berperang sesama warga bangsa Indonesia adalah keinginan yang di rencanakan bertahun tahun agar kita melupakan terhadap eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang merusak dan untuk penjajah gaya baru, nasionalisasi aset, reposisi dampak kerusakan moral politik dari pemilihan umum secara langsung baik pilpres dan pilkada sehingga kita masuk dalam perangkap di persimpangan demokrasi liberal”.

Saat menutup FGD SOLID NKRI tersebut Gus Haris mengupas kembali potensi Perang Asimetris yang berubah menjadi Perang Saudara (istilah sejarah Perang Paregreg). Gus Haris yang juga Pendiri GMNI UIN Malang Tahun 1995 ini juga menyetir Pidato Bung Karno, bahwa “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kamu akan lebih sulit karena melawan saudara sendiri”.

Acara ditutup dengan doa bersama yang langsung dipimpin oleh Gus Haris dan acara FGD SOLID NKRI tersebut dihadiri oleh para eksponen Pemuda Parpol, Pemerhati Ekonomi Kreatif dan lintas OKP serta Pengusaha dan Developer. Dalam giat tersebut, sempat ada beberapa pertanyaan menyangkut sikap pesimisme peserta FGD, “mungkinkah Oktober 2019 nanti akan terjadi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru ?”. Langsung Gus Haris dengan sikap rileks menjawab, “siapapun yang akan jadi pasti menjalani Taqdir Tuhan, pasti semua telah disiapkan oleh Tuhan, namun sikap merusak, meningkatkan konflik horisontal dan vertikal di NKRI ini justru sikap yang tidak ber-Tuhan, karena semua ihtiar yang dilakukan manusia tidak pernah sempurna, bisa mendekati keadilan namun tetap saja ada salah dan khilaf, maka komitmen kita adalah mewujudkan Indonesia yang berperadaban dengan mengembalikan Sistem UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kita optimis, Oktober 2019 Indonesia Damai, Indonesia Adil, Indonesia Berkah”.