Hari ini Mendagri Bakal Buka Musyawarah Besar Masyarakat Madura Ke-empat

Pulau Madura
Pulau Madura

Bangkalan, Maduranewsmedia.com– Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, hari ini dipastikan hadir membuka acara Musyawarah Besar Masyarakat Madura ke-4 di Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu, Kapolri Jendral (Pol) Badrodin Haiti juga dipastikan hadir bersama-sama dengan Bupati, Ketua dan anggota DPRD se Madura. “Selain itu, kami juga mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, yang siap memberikan gagasan-gagasan brilian buat Madura kedepan”. Kata Rektor Universitas Trunojoyo Madura Dr. Drs. Ec. Muh Syarif, Msi, disela-sela meninjau kesiapan tehnis pelaksanaan acara, di Kampus UTM, Sabtu (25/07/2015).

Seperti diberitakan sebelumnya, UTM menjadi tuan rumah acara ini setelah sebelumnya tiga kali dilaksanakan diluar Madura. “Acara ini sangat penting untuk menggagas perubahan-perubahan besar bidang ekonomi, sosial, budaya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Madura”, tegas Dr. Ir. Abdul Aziz Jakfar, MT, Pembantu Rektor II UTM.

Aziz Jakfar menegaskan, ide percepatan pembangunan ekonomi Madura sudah harus direncanakan dengan lebih baik dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk perguruan tinggi didalamnya, “Industrialisasi ini penting dan harus diwujudkan bersama-sama dan dipikirkan dengan baik agar tidak membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Madura,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat telah memberikan dukungan konkrit untuk pembangunan Madura melalui kebijakan-kebijakan khusus untuk mendukung percepatan pembangunan. “Tinggal komitmen pemerintah daerah dan masyarakat untuk memanfaatkan semuanya” jelasnya.

Lebih lanjut Aziz Jakfar menjelaskan, Ada beberapa syarat penting untuk mendukung industrialisasi yang sudah digagas sejak tahun 70-an ini. “Pertama, pemerintah daerah harus lebih bijak dan mendorong percepatan pembangunan invrastruktur, khususnya dalam sekala besar. Seperti pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis, Pelabuhan Udara di Banyuates dan lain-lainnya,”jelasnya.

Syarat kedua, menurut Aziz Jakfar adalah ketersediaan energi yang sebetulnmya mampu dicukupi sendiri oleh Madura. “Migas yang sudah produksi di Bangkalan, Sampang, dan Sumenep sudah lebih dari cukup untuk membangun power plan guna memenuhi kebutuhan industrialisasi di Madura dalam skla yang luas dan dalam jangka waktu yang panjang”, imbuhnya.

Lebih lanjut, syarat ketiga yang harus dipenuhi adalah ketersediaan air bersih baik untuk industri maupun untuk kebutuhan sehari-hari. “Khusus masalah ini, perlu kerjasama yang lebih luas dengan memanfaatkan keberadaan Jembatan Suramadu” tegasnya.

Jika ketiga komponen tersebut terpenuhi, Aziz Jakfar optimis industrialisasi akan terwujud dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. “Industrialisasi akan banyak menyerap tenaga kerja. Jika masyarakat mempunyai pendapatan yang lebih baik, daya belinyapun akan lebih baik. Dengan demikian kesejahteraanpun akan terwujud” tuturnya.

Terkait wacana Propinsi Madura, Aziz Jakfar melihatnya sebagai sebuah kebutuhan yang tidak terbantahkan. Menurutnya, dari sudut kesejarahan, dari sudut budaya, dan dari sudut hukum-pun Madura layak untuk menjadi propinsi tersendiri. “Refrendum 23 Januari 1948, Rakyat Madura pernah menyatakan merdeka yang kemudian dikukuhkanlah RAA Tjakraningrat sebagai Wali Negara Madura oleh Letnan Gubernur Jendral Van Mook”, singkatnya bercerita.

Lebih lanjut, saat ini UU No. 23 tahun 2014 pun memberikan kesempatan yang sama dengan syarat-syarat yang sulit dipenuhi, yakni minimal terdiri dari lima kabupaten. “Ada tiga alternatif, satu pemekaran wilayah. Dua, mengajak bergabung wilayah Tapal Kuda Jawa Timur karena memiliki banyak kesamaan sejarah dan budaya. Atau judicial review UU No. 23 ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kita rembukkan bareng”. Pungkasnya. (hib/shb)