Ini Kata Ketua Fraksi Gerindra Soal Pelantikan Kades Terpilih Hasil Pilkades Serentak

Ketua Fraksi Gerindra, Muhmmad Sahri

Ketua Fraksi Gerindra, Muhmmad Sahri

Bangkalan, maduranewsmedia.com– Ketua Fraksi gerindra DPRD Bangkalan Muhammad Sahri, SH, MH sangat mengapresiasi atas dilantiknya 138 Kepala desa hasil Pilkades serentak tahap II. “Say aucapkan Selamat atas dilantiknya kepala desa terpilih, dengan pelantikan ini menjadi tonggak awal bagi para kades dalam mengemban amanah, karena Kades ynag dilatik ini merupakan ujung tombak kemajuan bagi desa masing-masing,” kata Muhammad Sahri, Kamis (15/12/2016).

Ketua Fraksi Gerindra yang juga Anggota komisi A DPRD bangkalan ini juga mengucapkan selamat kepada pemkab Bangkalan atas pelaksanaan pelantikan 138 Kades itu. “Sebelumnya saya juga ucapkan selamat kepada pemerintah kabupaten Bangkalan dalam hal ini pak bupati, Bapemas dan Pemdes serta segenap elemen yang telah menyelenggarakan event pilkades serentak tahap  II yang berlangsung  sukses,” terang politisi kelahiran Banyonneng Laok ini.

Muhammad Sahri mengharapkan para kades ynag sudah dilantik itu pro aktif dan menjalain sinergi agar program-program di desa berjalan untuk kemajuan pembangunan di desa. “Dengan adanya kebijakan top down dari pemerintah pusat berupa dana desa bersandar paradigma “membangun desa”, kepala desa yang sudah definitif harus proaktif dan sinergis menjalankan program-progrm di desa masing-masing khususnya memberdayakan ekonomi masyarakat desa sesuai potensi desa yang bisa digali demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa khususnya melalui lembaga ekonomi kerakyatan di desa yang akan digalakkan  oleh pemerintah bangkalan yaitu BUMDes,” tuturnya.

Lebih lanjut Sahri menjelaskan, Jika pemerintah menggelontorkan dana stimulan untuk pembangunan memajukan desa berupa dana desa (DD) dan berstandar pada paradigma membangun desa, maka kedepan desa diharapkan berdaya dan madiri didalam membangun ekonomi desa melalui BUMDes dan program lainnya dengan merealisasikan sebuah paradigma “Desa Membangun”, .”Dengan begitu artinya desa benar-benar mandiri mengelola ekonomi masyarakatnya dan tidak hanya bergantung dan mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.

Oleh sebab imbuh Muhammad Sahri, untuk mengatur masalah BUMDes itu, saat ini Komisi A tengah mengajukan Raperda Inisiatif. “Raperda inisiatif tentang Pendirian dan pengelolaan BUMDes yang diprakarsai komisi A sedang dalam tahapan pembahasan,” pungkasnya. (hib/shb)

iklan 100x100