KPU Bangkalan Mulai Awasi DP4

 

Bangkalan,Maduranewsmedia.com – Kendati Pemilihan Bupati (Pilbup) Bangkalan akan digelar 2018, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan mulai mengawasi data pemilih yang akan dijadikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam pelaksanaan pilkades serentak pada 9 Juli nanti. Langkah pengawasan dini ini dilakukan KPU,  sebab pada pelaksanaan Pilkada 2018 nanti, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) tidak lagi harus menyetor data pemilih ke pihak KPU, akan  tetapi langsung ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Jadi nanti Kami menerima data pemilih dari KPU Pusat berdasarkan data dari Mendagri. Tidak lagi dari Dispenduk Capil seperti pada Pilkada sebelumnya,” kata Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar saat berkunjung ke DPRD Bangkalan, Kamis (30/04/2015) bersama tiga komisioner dan Sekretaris KPU.

dijelaskan Fauzan, Dengan demikian KPU Bangkalan bisa memastikan bahwa entri data pemilih yang disetor ke Mendagri benar – benar valid, sesuai dengan fakta yang ada.  “Ini sangat penting bagi kami. Sebab data yang disetor Dispenduk Capil bukan hanya berdasarkan KTP dan KSK. Padahal penduduk yang ada dalam data itu tidak diketahui, apakah sudah meninggal atau pindah tempat,” jelasnya.

Lebih lanjut Fauzan menjelaskan, KPU memilih mengunjungi DPRD Bangkalan karena pada bulan Juni nanti akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang pertama di 113 desa. Sebelumnya, KPU telah menemui Bupati Bangkalan. RK muhammad Mkmun Ibnu Fuad. “Di dalam tahapan pilkades ada pendataan pemilih yang akan kami jadikan sebagai salah satu instrumen dalam penetapan  pemilih,” katanya.

Selain membahas masalah data pemilih, Ketua KPU Bangkalan, Fauzan jakfar juga menyinggung adanya dana cadangan untuk kebutuhan Pilkada 2018. Seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 9 Tahun 2013 terkait dana cadangan pilkada. “Kami hanya mengingatkan legislatif, takut lupa dalam setiap pengesahan APBD, tidak menyisihkan dana cadangan. Karena pilkada mendatang dibiayai APBD dengan dukungan APBN,” paparnya.

Fauzan menambahkan, pemkab Bangakalan sudah mempunyai dana cadangan pilkada sebesar Rp 2,5 miliar di tahun 2014, Rp 5 miliar di tahun 2015, dan Rp 7,5 miliar di tahun 2016. “Jadi sampai sekarang totalnya dana cadangan itu tercatat Rp 15 miliar dana ini dipersiapkan untuk Pilkada 2018,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan H Fatkhurahman menilai, langkah yang dilakukan KPU bangkalan ini sebagai tindakan kehati – hatian dalam menyiapkan anggaran dan pengawasan terhadap akurasi data pemilih. “Saya malah khawatir dana cadangan itu habis. Entah itu dibuat biaya pelaksanaan pilkades. Kami akan segera tanyakan kepada pihak eksekutif,” pungkas H Kur panngilan akrabya Wakil Ketua DPRD Bangkalan ini. (hib/shb)

 

iklan 100x100