Partai Koalisi Dukung KPK Berantas Kasus Suap Bupati Pamekasan

para pendemo saat berunjuk rasa dikantor DPRD Pamekasan

Pamekasan, maduranewsmedia.com– Partai koalisi pemerintah kabupaten Pamekasan di antaranya partai pembanguan (PPP). Partai Amanat Nasional (PAN) kabupaten setempat membantu langkah Komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi di Pamekasan pasca Bupati Pamekasan, Achmad Syafii tertankap OTT bersama ke empat pejabat Kajari Pamekasan, Inspektorat, Kades Dasok dan salah seorang Kasi di Inspektorat oleh KPK beberapa waktu lalu.

Selain itu, Partai PPP dan partai PAN yang merupakan partai koalisi pemerintah ini. juga ikut menandatangani surat dukungan kasus suap bupati pamekasan di berantas habis  yang di ajukan peserta demo untuk di sampaikan ke KPK.

Keputusan Partai Koalisi itu di sampaikan di hadapan para peserta demo bahwa anggota dewan perwakilan rakyat pamekasan mendukung sepenuhnya kepada KPK  untuk memberantas atau membersihkan korupsi yang ada di kabupaten pamekasan, tidak usah pandang bulu pada siapapun. “Saya mendukung KPK untuk membersihkan korupsi di pamekasan,” Kata Ketua Fraksi PPP DPR Pamekasan,  Sahur Abadi, Kamis (24/8/2017).

Ditambahkan Sahur sapaan akrapnya yang juga ketua komisi IV DPRD Pamekasan. Sejak awal pasca tertangkapnya bupati dan kajari beserta 3 tersangka lainnya dewan sudah bicara melalui wakil ketua, Suli Faris untuk bersuara kepada awak media terkai OTT..

Selain itu, dukungan kapada KPK juga disampaikan oleh Ketua Komisi III, Hosnan Ahmadi. Politisi  dari partai PAN juga mendukun KPK agar membersihkan korupsi kota gerbang salam ini. Sehingga pamekasan bersih dan tidak tercoreng lagi.

Puluhan masyarakat pamekasan ini menggelar aksi demo ke kantor DPRD pamekasan untuk menyampaikan surat dukungan kepada KPK pasca tertangkapnya bupati pamekasan Achmad Syafii bersama empat tersangka lainnya termasuk kajari oleh KPK dalam kasus suap dana desa.

Sementara itu koorlap aksi, Musfik mengatakan pasca di tangkapnya bupati beserta empat pejabat lainnya dewan selalu diam dan tidak mendukung langkah KPK bahkan sering tidak masuk kantor.  “Paska kasus OTT Bupati Pamekasan, Dewan selalu diam dan bahkan sering tidak masuk kantor,” kata Musfik saat orasi, (rhm/shb)

 

iklan 100x100