Pemberlakuan Permen No 2 Untuk Nelayan Bangkalan Dan Jatim Ditunda

Kepala dinas Kelautan Dan Perikanan kabupaten Bangkalan, Hadari
Kepala dinas Kelautan Dan Perikanan kabupaten Bangkalan, Hadari

Bangkalan, Maduranewsmedia.com- pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawal) dan pukat tarik (seine nets) untuk nelayan kabupaten Bangkalan dan Jawa Timur dintuda hingga Bulan september tahun 2015, artinya nelayan masih bisa menggunakan alat tangkap yang dilarang dalam Permen itu. Penundaan itu dilakukan setelah Gubernur Jatim mengirim surat kepada Materi Kelautan dan Perikanan. “Untuk Jawa Timur pemberlakuan Permen itu ditunda sampai bulan September tahun 2015, karena pak Gubernur Jatim telah berkirim surat ke bu Menteri, ” Kata kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan, Hadari, Selasa (30/06/2015)

Dijelaskan Hadari, dengan adanya penundaan pemberlakukan Permen itu, pihaknya tidak berani melarang nelayan untuk tidak menggunakan alat tangkap seperti yang dilarang dalam Permen tersebut. “Selama pemberlakuan permen itu ditunda, kami tidak berani melarang mereka, karena Pak Gubernur juga bermohon agar permen No 2 itu ditinjau ulang,” jelas Hadari.

Lebih lanjut Hadari menjelaskan, setelah adanya kebijakna dari Guibernur Jatim itu, mmang dirinya pernah menerima telepon dari TNI AL dan Polairud yang tengah melakukan operasi dan menangkap nelayan. “Ya saya tanya nelayan mana yang ditangkap, kalau nelayan Jatim dilepas aja, karena ada kebijkan dari Pak Gubernur Jatim untuk penundaan pemberlakuan Permen itu, tapi kalau yang ditangkap nelayan dari Kalimantan atau daerah lain di Jatim, saya bilang ya teruskan saja diproses secara hukum,” kata Hadari.

Oleh sebab itu kata hadari, dengan adanya pengalaman itu, saat ini pihaknya berhati-hati dalam menyikapi permen itu sambil menunggu koordinasi dari pemerintah Jawa Timur. “Ya jelas untuk saat ini nelayan masih bisa memakai alat yang dilarang dalam permen itu dan untuk tidak memakai alat yang dilarang itu nelayan  masih harus ada proses adaptasi, sambil menunggu surat permohonan peninjauan ulang pak Gubernur atas Permen itu,” pungkas Hadari. (hib/shb)