Perubahan Tatib Dewan Yang Dinilai Menabrak Undang-Undang Mulai menuai Kritik Dari Kalangan Aktivis Pamekasan
Pamekasan maduranewsmedia.com- Perubahan Tata Tertib (Tatib) DPRD Pamekasan yang dinilai Menabrak Undang-undang mulai menuai kritik dari kalangan aktivis dan masyarakat, bahkan kritik tersebut disampaikan melalui media sosial (medsos). Masyarakat menilai perubahan Tatib hanya persoalan perebutan ‘kue’ proyek sehingga banyak mitra yang dialihkan ke komisi lain agar pembagian ‘kuenya’ lebih banyak.
Salah satu kitikan pedas itu datang dari pemerhati rakyat H Hamid, dia menyatakan, dirinya sangat prihatin melihat para wakil Rakyat di kota yang di kenal dengan julukan kota pendidikan dan kota Gerbang salam ini, prilaku wakil kita di parlemen itu sangat tidak mencerminkan sebagai orang yang dipercaya mengemban amanah untuk mensejahterakan Rakyat Pamekasan, sudah dapat dipastikan Rakyat Pamekasan akan beranggapan Miring kalau melihat prilaku anggota Dewan yang terhormat ini, terlepas dari apapun kepentingan mereka.
“Saya sangat miris mendengarnya karena yang di perebutkan hanya kue proyek se-akan bagaimana mensejahterakan pribadi masing-masing, atau jangan-jangan desas-desus yang beredar di masyarakat kalau ada anggota dewan waktu pencalonan menghabiskan dana Milyaran Rupiah, kalau memang sepeti itu kenyataanya Maka jangan salahkan Rakyat kalau mengatakan ini mau balik Modal,” kata H Hamid, Rabu (29/9/2016)
Sementara itu, Aktivis Samar, Hamdi Jibril di media sosilal facebook mengkritik soal kejadian yang terjadi di DPRD pamekasan, dalam akunnya dia menulis “Kembali mengintip Dana yang dihabiskan oleh ketua Dan anggota DPRD kabupaten. Pamekasan 2016 yang ricuh gara2 pembagian angpao tidak merata,” tulis Hamdi jibril.
Bahkan Hamdi Jibril membeber anggaran DPRD Pamekasan, “1. Pembahasan raperda jumlah Dana 1,4M, 2.peningkatan SDM unsur Fraksi : Dana 800 JT, 3. Peningkatan kapasitas ketua &anggota : 317 JT, 4. Peningkatan SDM komisi-komisi : 644 JT, 5. Rapat2 alat kelengkapan : 308 JT, 6. Kegiatan RESES 450 JT 7. Rapat2 kordinasi Dan kordinasi keluar daerah: 2,3 M 8. Publikasi kegiatan DPRD : 545 JT 9. Mendengarkan pidato kepresidenan : 100Jt 10. Kungker dalam daerah : 530 JT 11. Pembahasan program pembentukan peraturan daerah : 395 JT. Dengan jumlah Dana yang fantastis tersebut (belum lagi GAJI Dan TUNJANGAN) Ternyata didalam sana mereka bukan menyuarakan suara rakyat tapi hanya sibuk bagi2 angpao, Dan ricuh gara2 pembagian angpaonya tidak merata. Sungguh bejat sekal’’ Beber Hamdi jibril dalam akun facebooknya.
Kritikan senada juga di sampaikan aktivis Kopaja I’am Holil. dia mengatakan, Apa yang dipertontonkan para wakil rakyat disidang perubaan tatib tentang perubahan dalam kemitraan itu tak ubahnya seperti ulah penghuni taman kanak kanak yang saling rebut mainannya ketika Diserobot oleh teman yang satunya, Ia sangat meyangkan hal tersebut karena ini menjadi tambah buruKnya citra para wakil rakyat yang ada digedung dewan dalam menjalankan tugas dan fungsiny.nah klo sudah rebutan terkait jatah proyek ini kawatir mreka sudah berubah wujud dari posisi legislatif bermitaformosis dengan berwujud menjadi eksekutif yang sama-sama berlomba dalam mendapatkan jatah proyek lalu siapa yang nantinya akan mengontrol dan mengawasi pekerjaan pihak eksekutif
“Saya amati ketua dewan di pamekasan ini dari awal menjabat memaksakan kehendak untuk tetap menerapkan kemitraan penuh sedangkan hal itu sudah ditolak oleh guburnur jatim ketika diajukan dulu” kata I’am Holil.
Sidang paripurna laporan panitia khusus (Pansus) pembahasan perubahan tata tertib (tatib) DPRD Pamekasan, yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD, ricuh. Bahkan, terjadi aksi cekcok hingga terjadi aksi walk out (WO) dari anggota komisi III. (rhm/shb)