Buntut Perseteruan Bupati Dengan DPRD Pamekasan, Banggar Tunda Pembahasan RAPBD Tahun 2019

 

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris

Pamekasan, maduranewsmedia.com – Perseteruan bupati pamekasan Baddrut Tamam dan anggota DPRD berbuntut panjang. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, menggelar rapat pembahasan finalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019, di ruang sidang, terpaksa menunda pembahasan RAPBD tahun 2019 tersebut .

Rapat yang berlangsung secara tertutup ini di dalamnya termasuk membahas program prioritas Bupati yang baru diusulkan. Namun program tersebut tidak diterima, karena tidak dijabarkan secara detail.

Anggota Banggar DPRD Pamekasan, Suli Faris menjelaskan, dalam rapat tersebut ada beberapa program prioritas, janji-janji politik Bupati Baddrut Tamam yang diusulkan bisa nyantol dalam APBD 2019. Salah satunya bantuan untuk pemerintahan desa.

Namun  Banggar menolak program Bupati Pamekasan itu di masukan. “Mungkin narasinya terlalu ekstrim, jadi tidak seperti itu, yang benar pertemuan rapat finalisasi APBD belum bisa diselesaikan hari ini karena ada beberapa tambahan, usulan bupati yang perlu dijelaskan lebih detail lagi oleh orang yang kompeten, paling tidak Kepala Bappeda dan Sekda,” kata Suli Faris, Kamis (08/11/2018).

Di tambahkan ketua pantai PBB Pamekasan, semua program wajib dijelaskan secara detail. Baik input, output maupun outcome. Namun latarbelakang program Bupati yang diusulkan masih lemah, dan penjelasannya kurang matang sehingga di tolak sementara,“Artinya yang melatarbelakangi program itu apa, anggarannya berapa, kenapa anggarannya segini, sasarannya seperti apa, bentuk kegiatannya seperti apa, dampak dan manfaat kegiatan itu kepada masyarakat apa harus terurai secara rinci. Prinsip dari anggaran berbasis kinerja seperti itu,” ungkapnya.

Karena perwakilan pemerintah yang hadir pada rapat pembahasan finalisasi APBD 2019, tidak bisa menjelaskan poin-poin yang disebutkan, maka tim Banggar memutuskan pembahasan ditunda.“Bukan menolak sih, kita minta agar dijelaskan lebih rinci, jadi tidak ada istilah Banggar boikot program Bupati,” beber Suli saat disinggung terjadinya penolakan program Bupati Baddrut Tamam. Sehingga pembahasan finalisasi APBD 2019 dihentikan dan akan dilanjutkan Senin besok (rhm/shb)