HEADLINEPERISTIWAPOLITIK & PEMERINTAHANTERKINI

Empat Komisi DPRD Karang Asem Bali “Belajar” Penanggulangan Kemiskinan Ke Kabupaten Bangkalan

Ketua Komisi D DPRD bangkalan, Nur Hasan saat menerimakungker anggota DPRD karang Asem Bali

Bangkalan,maduranewsmedia.com– Empat Komisi DPRD Karang Asem Propinsi Bali melakukan kunjungan kerja ke DPRD kabupaten Bangkalan. Kedatangan mereka ingin mengetahui bagaimana cara kabupaten Bangkalan menanggulangi masalah kemiskinan. Anggota DPRD karang Asem itu diterima oleh Ketua Komisi D DPRD bangkalan, Nur Hasan. “Kunker , komisi I, komisi II, komisi III dan komisi IV DPRD Karang Asem itu  lebih fokus terhadap bagaimana kabupaten Bangkalan didalam menangulangi kemiskinan,” kata Nur Hasan, Senin (20/01/2020).

Selain masalah penanggulangan kemsikinan kata Nur Hasan, empat komisi DPRD karang Asem itujuga menanyakan masalah integrasi terhadap kesehatan dan penerimaan tertinggi PAD di kabupaten Bangkalan. “Ya jelaskan kepada mereka  sektor penerimaan PAD paling tinggi dari sektor Kesehatan, karena PAD dari Rumah Sakit itu  Rp 120 Milyar lebih dan PAD dari Dinas Kesehatan Rp 55 Milyar,” jelas Politisi muda Partai Persatuan Pembangunan ini.

Dijelaskan Nur Hasan,selain tiga masalah itu, anggota DPRD karang Asem juga menanyakan masalah posisi Keuangan kabupaten bangkalan pada saat ini. “Terkait posisi keuangan kabupaten Bangkalan saat ini apakah ada di posisi tinggi, posisi redah atau posisi sedang. Kami jelasakan, sesuai dengan Permendagri No 62 tahun 2017 bahwa pada tahun 2020 kita (kabupaten Bangkalan red) masuk dalam posisi sedang, bukan di posisi tinggi lagi, sehingga konsekwensinya harus ada penurunan penurunan lagi,” terangnya…

Terkait Masalah kemsikinan  di kabupaten bnagkalan ini imbuh Nur Hasan, bukan karena secara kodrat masyarakat bangkalan miskin miskin, akan tetapi kemungkinan data kemiskinan perlu divalidasi. “Kalau data kemiskinan itu divalidasi akan tergerus jumlah kemiskinan, akan mengecil dan terus mengecil. Yang terjadi saat ini data orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah kependudukan masih terekam di BPS di Dinsos dan Dispenduk. Makanya Kami komitmen akan melakukan validasi dan dalam  minggu ini kami akan rapat, terutama di dinas kesehatan, kami akan menerjukan bidan bidan desa,” pungkasnya.(hib/shb).