Kegagalan BPWS Harus Dijadikan Cermin

Oleh ; Moh Ikaan

M iksan

Rencana pembangunan proyek Islamic center di kaki Utara jembatan Suramadu beberapa hari ini menjadi polemik dimasyarakat , polemik ini menarik karena justru muncul setelah pelaksanaan kegiatan silaturahmi ikatan keluarga Madura ( Ikama ) dengan gubernur Jatim ibu Khofifah indarparawangsa di gedung grahadi beberapa hari lalu.

kemudian yang menjadi pertanyaan mengapa polemik itu muncul melalui media online maupun YouTube justru setelah digelar acara halal bihalal kelompok warga dan tokoh Madura ( IKAMA ) yang dihadiri juga oleh Bpk Mahfud MD menteri polhukam RI . ada apa ?

Mari kita urai dan kita telusuri akar masalah dari proyek mercusuar IISP ( Indonesian islami sceince park ) ini dari berbagai perspektif .

LATAR BELAKANG GAGASAN PEMBANGUNAN IISP dan BENANG MERAHNYA.
[
Gagasan pembangunan museum Islam yang diberi nama IISP ini dilontarkan pertama kali oleh Gubernur Jatim pada hari Selasa 28 Januari 2020 disela sela pertemuan dengan ulama Basra ( Badan silaturahmi ulama Madura ) di Surabaya .

Museum Islam terbesar di Indonesia ini rencananya akan dibangun lahan 101 hektar dikecamatan Labang kabupaten Bangkalan .

Gagasan Gubernur ini sangat bagus seandainya tidak disampaikan dalam bentuk wacana serta sudah dikaji dengan cermat dan mendalam , kenapa demikian ? karena dampaknya tentu sangat besar bagi masyarakat .

Pertama adalah dampak psikologi masyarakat Madura yang saat itu sudah patah hati dengan kinerja BPWS akan semakin parah .

Kedua adalah dampak politik dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi makin tipis khususnya kepercayaan masyarakat Madura kepada sosok gubernur Jatim Khofifah indarparawangsa

Ketiga adalah dampak kekacauan sistemik managemen pemerintah dalam hal ini adalah akan terulang kembali kekacauan managemen pemerintah yang dialami oleh pemerintah kabupaten Bangkalan seperti yang pernah dialami pada saat masih berdiri nya BPWS yang bekerja tidak konsisten melaksanakan proyeksi dan rencana pembangunan dikabupaten Bangkalan .

Sehingga kinerja buruk BPWS juga memporak porandakan proyeksi dan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan utamanya dilokasi sekitar kecamatan kaki SURAMADU sisi Madura .

PEMPROF DITUDING HANYA SELAMATKAN LAHAN YANG DIBEBASKAN BPWS .

Gubernur Jatim saat ini benar benar berada diposisi tidak diuntungkan dari berbagai perspektif jika dikaitkan dengan gagasan pembangunan IISP ini karena reputasinya dipertaruhkan direncana pembangunan museum Islam di Bangkalan ini, jika pembangunan IISP ini sesuai dengan target yang disampaikan yakni batas tahun 2024 maka ibu Khofifah reputasinya akan cemerlang sebagai sosok gubernur Jatim yang berhasil akan tetapi jika pembangunan IISP ini mengalami kegagalan maka habis sudah reputasi ibu Khofifah Dimata masyarakat baik masyarakat Madura maupun masyarakat jawatimur .

RENCANA PEMBANGUNAN WISATA PANTAI DAN LAHAN YANG DIBEBASKAN BPWS. Bukti dari tidak konsistennya perencanaan dari BPWS saat itu adalah soal pembebasan lahan diarel kaki Suramadu ini , info awalnya adalah pembebasan lahan untuk proyek wisata pantai dikawasan kaki Suramadu bagian Utara tepatnya diwilayah kecamatan labang lalu kemudian bergeser menjadi lahan IISP

lahan yang tepatnya berada disekitar dusun sekarbungoh ini juga sempat menjadi polemik dengan warga setempat karena berbagai sebab ,
tentu faktor utamanya adalah tidak adanya transparansi atau sosialisasi yang masif terkait rencana pembangunan dan tujuan pembebasan lahan dan oleh BPWS saat itu sehingga memunculkan berbagai spekulasi dimasyarakat.

polemik ini disinyalir menjadi salah satu benang merah dibubarkan nya BPWS oleh Presiden Jokowi melalui Perpres 112 tahun 2020 karena BPWS dinilai bekerja tidak efektif , efisien bahkan dituding bergeser dari tugas utamanya yang diamanatkan pemerintah pusat .

Lebih parah lagi BPWS kemudian berubah bentuk menjadi badan pembebasan lahan dengan menyatakan akan membebaskan lahan 1000 hektar lebih diwilayah kab.Bangkalan

kinerja BPWS saat itu sempat menjadi sorotan berbagai pihak baik tokoh daerah , jawatimur maupun pusat yang menyatakan BPWS lembaga yang tidak konsisten dan tidak bisa diharapkan lagi menjadi badan percepatan pembangunan sebuah kawasan sampai akhirnya badan ini dibubarkan .

kemudian pada saat yang hampir bersamaan muncullah kabar rencana pembangunan IISP museum Islam dari gubernur Khofifah indarparawangsa dilokasi yang sama dengan lahan yang belum selesai dibebaskan seluruhnya oleh BPWS ini .

DARI MANA POS ANGGARAN PEMBANGUNAN IISP dari KPBU atau anggaran konvensional ( APBD , APBD PROPINSI , APBN )

Topik inilah yang akan kita ulas ditulisan berikutnya , termasuk dengan seperti apa kebijakan Anggaran awal propinsi Jatim sebagai penggagas IISP ini , misalnya studi kelayakan awal , konsultasi dan sosialisasi publik dari Propinsi Jatim yang jamak menjadi satu rangkaian rencana pembangunan museum Islam terbesar di Indonesia ini. demikian juga mekanismenya jika melalui skema KPBU atau melalui pos anggaran konvensional .

MASYARAKAT MADURA HARUS SUPPORT GAGASAN GUBERNUR JATIM. (*)

penulis adalah Ketua Dewan Pakar PPP Bangkalan

( bersambung ) .