Tim Formatur PPP Pamekasan Nyatakan SK Ketua dan Sekjen PPP Yang Dikeluarkan DPW Jatim Bohong dan Ilegal

Pamekasan, maduranewsmedia.com -Tim formatur pembentukan susunan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pamekasan, menolak SK pengangkatan Ketua DPC PPP Pamekasan, Mundir Kholil yang sudah dikeluarkan oleh DPW PPP Jawa Timur. SK tersebut berisi tentang pengesahan susunan kepengurusan DPC PPP Pamekasan periode 2016-2021 hasil  muscab pada pertengahan Oktober 2016 lalu yang di menangkan KH. Mundir Kholil dan Sekretaris Wazirul Jihad.

Anggota tim formatur pembentukan DPC PPP Pamekasan, Nawawi Toha mengatakan, DPW PPP jawa timur sudah melakukan kebohongan publik, karena sudah mengeluarkan SK kepengurusan DPC PPP Pamekasan. Sebab tim formatur sampai saat ini masih belum pernah mengadakan rapat sejak Musyawarah Cabang PPP Pamekasan usai digelar pada pertengahan Oktober 2016 lalu.

“DPW itu bohong, sampaikan ini kata Nawawi karena sampai saat ini tim formatur belum pernah menandatangani berita acara pembentukan pengurus,” terang Nawawi saat dihubungi sejumlah wartawan, Selasa (24/1/2017) kemarin.

Nawawi menambahkan, DPW sudah melangkahi prosedur yang harus diikuti sesuai dengan SK DPP PPP nomor 0027/KPTS/DPP/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang petunjuk pelaksanaan musyawarah pasal 15, khususnya Anggaran Dasar PPP pasal 18.

“Aturan itu yang tidak diikuti, bahwa pengajuan kepengurusan harus berdasarkan usulan dan berita acara yang ditandatangani oleh tim formatur,” ungkap mantan Ketua DPC PPP Pamekasan ini.

Oleh karena itu, beberapa tokoh PPP Pamekasan mengadu ke DPP PPP ke Jakarta. Oleh DPP masih disuruh untuk menunggu. Namun, Nawawi bertekad akan menggugat ke pengadilan jika SK tidak segera dicabut.

Sebelumnya, Sekretaris DPW PPP Jawa Timur, Norman Zein Nahdi memastikan bahwa struktur DPC PPP Pamekasan sudah tuntas. Mengenai posisi Mundir Kholil sebagai Ketua dan Wazirul Jihad sebagai Sekrtaris, merupakan jalan tengah untuk menghindari adanya perpecahan di dalam tubuh partai.

SK dikeluarkan pada tanggal 21 November 2016 dan diserahkan kepada masing-masing DPC yang sudah menyelesaikan Muscab pada tanggal 3 Desember 2016 lalu. Ada delapan DPC di Jawa Timur yang menerima SK secara bersamaan. Termasuk PPP Pamekasan.

“PPP Pamekasan memang ada pro kontra. Agar PPP tetap solid, maka kepentingan kedua kubu semuanya diakomodir untuk menghilangkan perpecahan menuju Pilkada dan Pemilu 2019 mendatang,” ungkap Norman Norman Zein.

Sementara itu, Wazirul Jihad Sekretaris PPP pamekasan yang sudah mendapat SK itu.  Mengatakan ia Sebagai kader partai,  dirinya terdidik untuk tidak punya kepentingan apa pun selain berjuang membesarkan partai bersama para ulama PPP , kader PPP yang lain, dan ummat.

“Ia Saya tidak ada ke pentingan apa pun selain membesarkan  partai, bahkan SK yang saya pengang saat ini sah dan bukan bohong. Itu langsung dari DPW Jawa timur. Masak saya bikin sendiri mas kan tidak mungkin. Lom masih di bilang bohong,”  Ungkap wazirul jihad.

Bagi dia, SK ini adalah sebuah keniscayaan dinamika partai. Tersedia banyak pilihan langkah-langkah konstruktif untuk membangun partai tinggal memilihnya. Ia meyakini bahwa para ulama, para pejuang PPP  tetap memiliki komitmen dan kearifan serta kebersamaan untuk memilih cara yang paling konstruktif untuk PPP.

“Saya sangat  percaya beliau. Karena saya cukup mengenal beliau luar dalam. Beliau adalah pejuang partai PPP. Bahkan Beliau adalah tokoh yang sangat bijak selama ini sesungguhnya bagian dari check and balance di PPP agar setiap pengambilan keputusan Partai dikaji secara kritis,”. pungkas Wazir. (rhm/shb).