Forpimda Malang Sudah Pertemukan Pihak Pro Dan Kontra Soal Papua, Gus Haris Minta Jangan Di Goreng Issue Lagi
Malang,maduranewsmedia.com– Kota Malang saat ini sudah kondusif dan terkendali, setelah beberapa waktu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Solidaritas Mahasiswa Anti Rakyat Tertindas (SMART) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) yang bergabung dalam Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi) (ARD) yang menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan 40 orang mahasiswa dan 3 orang mahasiswi di Surabaya oleh Polrestabes Surabaya dan ARD juga mempercayai Data United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) yang menyatakan Polri telah menangkap 226 mahasiswa Papua pada 14-18 Agustus 2019. Seperti yang disebarkan pada Brosur ARD saat melakukan Aksi Solidaritas AMP di depan Kantor DPRD Kota Malang, Senin 26 Agustus 2019 dengan jumlah masa sekitar 50 orang yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi lintas PTN dan PTS di Kota Malang.
Deklarator PENA 98, Haris Budi Kuncahyo, S. Ag, M.Si menyatakan pernyataan Sikap ARD tersebut tidak jujur. “Kalimat penangkapan pada pernyataan sikap ARD terhadap Polrestabes Surabaya merupakan tindakan tidak jujur, sebuah ungkapan politis dan bisa berdampak pada disentegrasi nasional,” kata Gus Haris panggilan akrabnya Haris Budi Kuncahyo mengomentari pernyataan sikap ARD yang dia baca yang disebarkan pada saat unjuk rasa di DPRD Kota Malang, Senin (26/08/2019)
Eksponen FAMI ini juga menegaskan, bahwa tindakan Polrestabes Surabaya tersebut bukan penangkapan melainkan justru _menyelamatkan mahasiswa dan mahasiswi Papua_ dari amukan massa anti AMP. “Saya berikan apresiasi sportif, Polrestabes Surabaya telah menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat untuk melakukan hak haknya bukan menangkap yang terkesan bertindak militerisme”, imbuh Gus Haris disampaikan ditengah tengah Aksi ARD tersebut.
Solusi Papua adalah perjuangan melalui keterwakilan DPD, DPR RI dan aktifis Pro Kesejahteraan Papua yang tetap menjaga Kedaulatan NKRI. “Sikap berjuang dengan mengajukan _opsi referendum dan atau berpisah dari wilayah NKRI_ hanya akan mengacaukan Stabilitas Keamanan dan Ketahanan Nasional”, tegas Gus Haris ketika menanggapi gerakan AMP terus menyuarakan sikap politiknya.
Sehingga secara obyektif apabila ARD tetap merujuk data 2 tahun terakhir dari ULMWP untuk tahun 2018-2019 adanya dugaan 30 kasus pelanggaran HAM yang diinterpretasikan sebagai bentuk _intimidasi kebebasan berpendapat,_ adalah wujud tidak ilmiah. Sebab dalam pola gerakan AMP dan para pendukungnya kebanyakan memberikan penilaian terhadap Pemerintah RI secara tidak jujur, hanya mengekspose sisi negatifnya saja tetapi kebaikan Pemerintah RI untuk warga dan mahasiswa Papua hampir dilupakan. Contoh dana kepedulian PT.Freeport terhadap Program CCI (Community College Institute) serta sebagaimana disampaikan Wapres RI Jusuf Kalla bahwa “semua” sudah diberikan untuk Rakyat Papua khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi Papua, hanya satu saja yang tidak akan diberikan yaitu _berpisah dari NKRI._
Maka dari itu menurut Gus Haris yang juga Deklarator PENA 98 ini, “Dalam kajian sosiologi politik, polemik AMP bukan sekedar gerakan pembebasan berpendapat tetapi telah melakukan terorisme internasional, konfrontasi global, radikalisme separatistik bahkan bentuk _bughot_ dalam perspektif Teologi Politik. Yaitu pembangkangan terhadap Pemerintah RI yang berdaulat. Tulisan dan ungkapan AMP kurang bersyukur terhadap Warga Kota Malang Surabaya dan Semarang yang selama ini baik baik saja, kalau ada penolakan karena menyuarakan Referendum atau Berpisah dari NKRI untuk menentukan nasib politiknya.”, pungkasnya.
Sehingga kasus di Kota Malang, Surabaya dan Semarang tidak benar kalau pihak Polri melakukan penangkapan sebagai praktek militerisme justru tindakan menyelamatkan.
Dalam kasus rasisme dan kekerasan saya sepakat, agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali dalam dimensi perjuangan menyuarakan pendapat baik terbuka maupun tertutup, baik melalui televisi, tulisan maupun ucapan. Akan tetapi menurut penegasan Haris Budi Kuncahyo nama lain Gus Haris, bahwa keterlibatan militer di wilayah sipil saat ini pasca tumbang nya Orde Baru sudah terkikis. “Peran TNI sudah kembali ke barak dan peran POLRI pengawal masyarakat sudah benar”, tambahnya.
Tindakan menertibkan, atau tidak memberi STTP oleh pihak Kepolisian serta kehadiran TNI, BIN dan BAIS serta Satgas Bakesbangpol serta Satpol PP dalam giat aksi aksi gerakan sosial politik bukan bentuk militerisme tetapi cipta kondisi keamanan, ketahanan dan stabilitas teritorial. Demikian penjelasan Gus Haris yang sedang memimpin SOLID NKRI (Solidaritas Indonesia Untuk NKRI) sebagai organ pergerakan melawan Separatisme, Komunisme, Radikalisme, Fundamentalisme dan Terorisme ini.
Kalau ARD menyoal saat aksi terkait proses pengupahan buruh, UU Perburuhan dan pentingnya merevisi UU Ketenagakerjaan yang dianggap merugikan ribuan buruh apalagi menyangkut situasi nasional tethdap maraknya PHK Massal adalah hal yang obyektif, tetapi dengan problem Gerakan AMP samasekali tidak korelatif justru terkesan ARD telah tidak jujur dan terduga mempolitisir Kasus Rasisme untuk disandingkan dengan soal PHK Massal. Jelas Gus Haris yang sedang menempuh Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Muhammadiyah Malang ini.
PHK Massal adalah yang dituduhkan ARD ke Presiden RI Jokowi pada brosur aksinya adalah menunjukkan ARD bersikap tidak jujur lagi.
Keberadaan PHK Massal adalah persoalan UU Ketenagakerjaan dan ini menjadi tanggung jawab DPR RI yang dilantik nanti untuk mengubah dan mengajak Presiden RI Jokowi sependapat, adapun Gerakan AMP adalah murni gerakan perlawanan yang beraroma separatisme, terorisme dan radikalisme yang bisa mengancam kedaulatan NKRI di Bumi Papua.
“Saya sepakat sikap Politik Presiden RI Jokowi untuk meningkatkan bagi hasil PT Freeport bagi keuntungan Indonesia, namun upaya upaya NGO Internasional dan nasional yang diduga ikut mendukung gerakan gerakan AMP sehingga Terstruktur, Sistemik dan Massif wajib diwaspadai.”, demikian Gus Haris menyampaikan dengan nada serius.
Bahkan kata Gus Haris yang memiliki sejarah Tahun 2014 pernah menjadi Perumus Hari Santri Nasional (HSN) bersama Gus Thoriq Bin Ziyad, Ahmad Basarah dan Presiden RI Jokowi, di Ponpes Babussalam, Pagelaran Kabupaten Malang ini menegaskan kembali, “Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki Demokrasi Pancasila _bukan Demokrasi Komunis, Demokrasi Separatis atau Demokrasi Agamis bahkan Kapitalis Liberalis atau Sosialis Liberalis_.
“Bahkan Kota Malang sudah kondusif, tidak ada represi dan intimidasi pada gerakan mahasiswa. Pihak Forpimda sudah bertemu dengan kawan kawan mahasiswa mahasiswi Papua, _jangan digoreng goreng terus hingga bisa membakar opini publik_ seakan akan Kota Malang tidak kondusif”, tegasnya.
Aksi ARD sebelumnya dikabarkan mau diikuti PMKRI dan GMKI tetapi dibatalkan sendiri. Aksi ARD berjalan tertib dan damai, “saya ajak untuk mengganti dengan aksi ilmiah non jalanan seperti Diskusi, Sarasehan, Kolokium, Seminar atau Workshop dengan mengundang pihak pro dan kontra seperti di UIN Malang setahun yang lalu, saya jadi Pembicara mewakili SOLID NKRI.”, disampaikan Gus Haris melalui Surat Terbuka sehari sebelum Aksi ARD yang viral di medsos.
Kejadian di perempatan Jalan Basuki Rahmat terhadap Gerakan AMP adalah sebuah peristiwa yang spontanitas dilakukan warga pengguna jalan yang merasa terganggu jalannya sedangkan Surat Permohonan Pemberitahuan AMP ke Polresta Malang tidak turun STTP nya. Bahkan sebagian pedagang dan pengguna jalan merasakan beberapa ketakutan dan juga kerugian. Saat ini Kota Malang telah kondusif, aman dan damai. Pihak pihak terkait sudah terjadi soluditascdan komitmen untuk mewujudkan Indonesia Bersatu, Indonesia Damai dan Indonesia Tanpa Kekerasan dari Bumi Tempe Kripik ini.
Gus Haris menyarankan, “Tidak perlu lagi mengusut tuntas dan saling menyalahkan, bahwa keberadaan kawan kawan mahasiswa dan mahasiswi serta pelajar dan warga Papua hidup bersama warga Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang dalam suasana gotong royong, bersahabat dan merdeka. Namun kita harus komitmen untuk sadar dan hati yang bening untuk bersyukur terhadap nikmat kedaulatan NKRI ini serta ayo kita kritik Pemerintah RI bila ada yang tidak adil dan merugikan rakyat dengan tetap ilmiah, adil dan bukan ingin berpisah dari NKRI.”.
Sekali lagi keberadaan oknum oknum NGO Luar Negeri dan Dalam Negeri yang terus menyulut kobaran api kebencian agar berpisah dari NKRI dengan Referendum Jajak Pendapat atau memberitakan kebencian dan keburukan Pemerintah RI adalah srbuah gerakan terorisme nasional yang tak boleh dianggap remeh, disitulah dalam dugaan kuat saya pergerakan AMP di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia menguat.
“Saatnya sumber power pergerakan kita kendalikan, dengan distribusi edukasi wawasan kebangsaan dan nasionalisme secara optimal pad mahasiswa mahasiswi baru dan para pelajar. Gerakan oknum NGO Pro Referendum itu melakukan cuci otak atau istilah pesantrennya “Ghozwul Fikri” (baca: _perang urat syaraf_) termasuk model Gerakan ARD yang bisa meningkatkan konflik persatuan dan kesatuan nasional apabila diduplikasi oleh pola pergerakan lainnya.” Demikian penjelasan Gus Haris yang kecewa dengan pernyataan ARD yang cenderung membangkitkan kembali kemarahan massa pro atau kontra yang selama ini sudah berdamai dengan pihak Forpimda.
Namun Gus Haris bersyukur karena Massa ARD diterima diluar gedung DPRD kota Malang oleh perwakilan dari PKS, Gerindra dan PDIP. “Padav saat terima massa aksi meneriakan yel yel Hidup Mahasiswa,” pungkasnya. (hrs/hib)