Klarifikasi Kesepakatan Fee Rujukan Pasien Dewan Panggil POGI
Pengurus POGI saat memberikan pebjelasan kepada Komisi D
Bangkalan,maduranewsmedia.com- Rumor adanya kesepakan fee rujukan Pasien disikapi langsung oleh Komisi D DPRD Bangkalan. Selasa (26/10/2021) Komisi D DPRD Bangkalan langsung memanggil pengurus Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). Pemanggilan tersebut bentuk klarifikasi terkait desas-desus adanya fee pada bidan yang melakukan rujukan ke RSA atau klinik bersalin. dalam kesepakatan yang dikeluarkan POGI fee untuk bidan yang merujuk pasien disepakati POGI sebesar Rp 500 ribu. “Beberapa minggu ini beredar informasi yang tidak enak didengar, karena POGI telah membuat kesepakatan yang seharusnya tidak boleh secara tertulis,” kata Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nurhasan
Dikatakan dia, jika dipandang dari sisi kemanusiaan adanya fee itu secara subjektif merupakan ucapan terimakasih. Akan tetapi secara tertulis adanya fee tetap tidak diperbolehkan. “Kami semua meminta kesepakatan yang dibuat POGI itu dihapus, karena kita semua zero komitmen, dan zero deal, apapun bagi orang yang dirujuk ke rumah sakit atau ke klinik swasta,” jelas politisi muda PPP ini.
Dijelaskan Nurhasan, dalam pertemuan bersama POGI, Komisi D meminta supaya sistem rujukan baik ke rumah sakit maupun ke klinik swasta harus diperbaiki. Karena, jika dibiarkan seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan munculnya persaingan secara tidak sehat. “Sistem rujukan yang bagus harus tata kelola dari Dinas kesehatan, sehingga tidak ada bisikan yang menguntungkan,” terangnya.
Sementara itu, Kordinator POGI wilayah Bangkalan, dr Mulyadi Amanullah mengakui adanya kesepakatan fee kepada bidan yang melakukan rujukan. Tujuannya agar mencegah persaingan sesama petugas kesehatan. “Sebelumnya fee memang ada, dengan tujuan menghindari adanya persaingan, dan rujukan bagi pasien benar-benar sesuai,” katanya
Menanggapi permintaan dari Komisi D DPRD Bangkalan selaku mitra dari Dinkes Bangkalan, POGI wilayah Bangkalan berjanji akan segera melakukan tindakan penghapusan kesepakatan fee tersebut. “Sesuai dengan arahan itu, nanti kesepakatan tersebut akan saya cabut, untuk feenya jadi nol,” tuturnya.
Menanggapi adanya konflik yang berujung pada rekomendasi POGI agar mencabut SIP Dr. Surya Haskara disebabkan melanggar kesepakatan. “Dari dulu tidak ada uang transport, saya hanya menertibkan anggota saya, ternyata ada anggota yang mengingkarinya, terpaksa saya memberikan sanksi tegas sesuai dengan kesepakatan yang ada saat itu, karena yang bersangkutan juga ikut serta menandatangani kesepakatan itu,”pungkasnya. (sdi/shb)
