Amankan Pengisian BPD Serentak, Polres Terjunkan Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri
Bangkalan,maduranewsmedia.com– Untuk mengamankan Pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan desa (BPD) serentak, Polres Bangkalan menerjunkan 567 personel gabungan TNI-Polri serta 2 Pleton Pasukan Brimob BKO dari Polda Jatim dan 1 Pleton pasukan Sabhara Polres Bangkalan. “Malam ini pasukan pengamanan Pengisian anggota BPD serentak bergeser ke kantor kecamatan dan besok pagi langsung ke desa-desa,” kata Wakapolres bangkalan, Kompol Hendy Kurniawan, S.sos, disela-sela acara apel gelar pasukan pengamanan Pengisian BPD serentak di depan Pendopo kabupaten Bangkalan, Kamis (14/11/2019).
Dikatakan dia, pada pelaksanaan pengisian anggota BPD serentak itu, Polres bangkalan telah melakukan pemetaan wilayah dalam melakukan pengamanan. “Ada tiga desa yang masuk katogri sangat rawan. Tiga desa itu 1 desa yaitu desa Karang Gayam kecamatan Blega dan dua desa di kecamatan Geger yaitu desa Tegar Priya dan desa Banyonning, untuk desa-desa lainnya aman,” jelas Hendy panggilan akrabnya Wakapolres bangkalan ini.
Dijelaskan Hendy, untuk pengamanan di desa yang masuk katagori desa sangat rawan itu, pihaknya akan menambah personel. “Untuk 1 desa yang masuk katagori sangat rawan, kita tempatkan 5 orang personel Polres dan ditambah dari personel TNI serta pasukan Brimob,” terangnya.
Sementara itu Wakil Bupati Bangkalan, Moh Mohni menjelaskan ada 256 desa yang akan melaksanakan pengisian anggota BPD secara serentak. “Jadi besok pagi pengisian anggota BPBD itu kita mulai pukul 07.00 WIB, diharapkan sebelum solat Jum,at pelaksanaan pengisian BPD sudah selesai,” kata Mohni.
Mohni optimis pelaksanaan pengisian anggota BPD serentak akan berlngsung dengan aman lanacar dan kondusif. “Harapan kita, pengsisian anggota BPD serentak besok berjalan jalan lancar, sesuai kondisi yang ada di masing- masing desa,” tuturnya.
Wakil Bupati bangkalan ini juga mengharapkan semua desa bisa melaksanakan pengsisin anggota BPD. “Kalau ada desa yang bisa melaksankan pengisian anggota BPD rugi sendiri, sebab untuk pencairan dana desa itu harus ada rekomendasi dari BPD,” pungkasnya. (hib/shb)
