Anggota DPRD Jatim, Mathur Husairi, Siap Perjuangkan Nasib GTT Dan PTT

4 December 2019 - 19:59 bombom

Anggota DPRD Propinsi Jatim Dapil Jatim 14, Mathur Husairi saat acara penyerapan aspirasi masyrakat di SMKN-2 Bangkalan

Bangkalan,maduranewsmedia.com– Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mengajar di SMA dan SMK di kabupaten bangkalan mengeluhkan masalah kesejahteraan dan Surat Keputusan (SK) PTT dan GTT dari Gubernur Jatim yang belum turun. “Bagaimana soal honor PTT yang SK-nya belum turun dari Geburnur Jatim ini, apakah boleh honornya diambilkan dari Dana Partisipasi Masyarakat,” kata Guru SMAn-1 bangkalan, Rofii dalam acara Reses anggota DPRD Jawa Timur, Mathur Husairi di SMK-N 2 Bangkalan, Rabu (4/12/2019).

Dikatakan Rofi,i di SMKN-1 Bangkalan sampai saat ini masih ada 15 orang GTT dan PTT yang SK-nya belum turun dari Gubernur Jatim. “Honor PTT dan GTT sesuai dengan SK Gubernur itu Rp 750 perbulan, ya kami masih kebingungan untuk membayar honor GTT dan PTT yang SK-nya belum turun,” terangnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMKN-2 Bangkalan, Nur Hazizah, menurutnya turunnya SK GTT dan PTT dari Gubernur Jatim ini seringkali tidak sesuai dengan jumlah GTT dan PTT yang diajukan oleh sekolah. “SK yang turun itu kadang tidak sesuai dengan pengajuan,kami SMKN-2 Bangkalan mengajukan 50 orang tapi SK-nya yang turun hanya 45 orang, sisanya yang SK-nya belum turun statusnya tidak jelas, tutur Hazizah.

Kepada para Kepala sekolah, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mathur Husairi berjanji akan memanggl; Plt Kepala Dinas Pendidikan Propinsi untuk membahas masalah GTT dan PTT ini. “Kami nanti akan berkoordinasi dengan pak Plt Kadisdik jatim, dan saya akan memperjuangkan kesejahteraan GTT dan PTT ini sesuai dengan kemampuan saya, kalau bisa honor GTT sesuai dengan UMK,” kata Mathur panggilan akrabnya Politisi PBB Bangkalan ini.

Kepada PTT dan GTT yang SK-nya belum turun, Mathur meminta agar mereka membentuk organisasi atau wadah sebagai tempat untuk menampung suara GTT dan PTT. “Kalau GTT dan PTT ini ada organisasinya kan bisa melakukan audensi ke Komisi dan saya kira itu lebih efektif,” tuturnya.

Yang jelas kata Mathur, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi para kepala Sekolah, GTT dan PTT yang disampaikan dalam acara reses. “Persoalan-persoalan disampaikan kepada saya, akan saya perjuangan, apalagi saya sudah pernah 6 tahun jadi kepala sekolah, jadi saya tahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh sekolah,” katanya.

Kacabdin Pendidikan Wilayah kabupaten Bangkalan, Sunarto menjelaskan, jumlah GTT di kabupaten Bangkalan 387 orang, SK Gubernurnya yang sudah keluar 324 orang GTT, 63 GTT belum terima SK. Sedangkan untuk jumlah PTT 222 orang SK Gubernurnya yang sudah keluar 212 orang PTT sementara 10 oran PTT SK-nya belum turun.

Kacabdin Pendidikan Wilayah kabupaten Bangkalan ini mengharapakan, keluhan kepala sekolah SMA dan SMK, GTT serta PTT yang disampaikan kepada anggota DPRD Propinsi bisa terealisasi. “Masalah yang paling urgen yang dikeluhkan itu adalah masalah SPP agar di revisi, misalnya untuk SPP SMA Rp 65 ribu bisa dinaikkan menjadi Rp 100 ribu, untuk SMK dari Rp 95 naik menjadi Rp 125 ribu. Juga masalah sekolah yang belum memiliki lahan dalapangan olah raga. Saya harap semuanya bisa terealisasi, karena aspirasi mereka sudah kita salurkan melalui saluran Dewan ini,” pungkasnya. (hib/shb).