Apa Kata Ketua Fraksi Gerindra Soal Keterlambatan RAPBD Yang Berimbas Kepada Tertundanya Gaji PNS ?
Bangkalan, maduranewsmedia.com– Hiruk pikuk soal keterlambatan RAPBD tahun 2017 yang berimbas kepada tertundanya gaji PNS mendapat tanggapan serius dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD bangkalan, Muhammad Sahri, SH,MH. “Saya mengapresiasi kinerja teman-teman DPRD, khususnya ketua Dewan dalam merampungkan pembahasan RAPBD ini dengan kondisi yang sangat singkat dan terbatas, sehingga RAPBD dapat disyahkan dan tidak melewati tenggang waktu sebagai telah diatur dalam perundang- undangan yaitu satu bulan sebelum tahun berjalan, artinya tidak terlambat pembahasan RAPBD ini,” kata Sahri, Kamis (5/1/2017).
Namun kata politisi kelahiran Bayunning Laok kecamatan Geger ini, pihaknya sangat menyesalkan kenapa RAPBD yang disyahkan kok tidak langsung dikirim untuk koreksi ke Gubernur. “Satu sisi saya sangat menyayangkan kenapa penyerahan RAPBD dari legislatif yang sudah tepat waktu ini kok malah langkah dari ekeskutif yang lamban. Kami,:” jelas Sahri
Ketika di desak apakah kasus keterlambatan RAPBD yang menyebabkan gaji PNS tertunda ini menyebabkan DPRD bangkalan menggunakan haknya ? “Memang kondisi ini merupakan kejadian yang sangat serius, namun masalah hak-hak kewenangan dewan, seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, untuk kami fraksi Gerindra masih akan berkoordinasi dengan internal fraksi dulu dan kami juga menunggu komunikasi dan intruksi dari pimpinan partai Gerindra,” terang anggota Komisi A DPRD bangkalan ini.
Lebih lanjut Mahasiswa program Doktor di Unibraw Malang mengatakan, sebenarnya pemicunya keterlambatan RAPBD ini berawal dari keterlambatan penyerahan KUA PPAS. “Kalau dewan sudah membahas RAPBD itu secara maraton, karena waktunya memang sangat terbatas, dan ini kami lakukan karena menyangkut perjalanan pemerintahan kabupaten Bangkalan satu tahun kedepan,” paparnya.
oleh sebab itu kata Sahri, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, maka kedepan RAPBD harus tepat guna dan tepat sasaran.”Ya jangan sampai terulang lagi, karena ini terkait dengan tata kelolaa pemerintah yang baik. Makanya harus Ada komunikasi dan interaksi yang baik antara pimpinan eksekutif dalam hal ini bupati dan Legislatif agar program-program pemerintahan mulai dari perencanan sampai pada pelaksananya sesuai dengan harapan ini demi kemajuan Pemerintahan kabupaten bangkalan,” pungkasnya. (hib/shb)
