Dewan Minta Satpol PP Tindak PNS Pemkab Pamekasan Yang Berkeliaran Saat Jam Dinas  

Pamekasan, maduranewsmedia.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan,  mendesak Satuan Polisi Pamong Praja  (Satpol PP) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bolos dan keluyuran pada waktu jam kerja.

Legislator menilai kedisiplinan abdinegara di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah menjadi masalah serius. Masalah nya, PNS banyak keluyuran pada saat jam kerja. Namun kondisiitu, ter kesan dibiarkan karena hingga saat ini belum ada tindakan serius dari Pemkab.

Hal ini di sampaikan ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail. Menurutnya. Kedisiplinan PNS ini harus segara di sikapi oleh Pemkab karena mereka sering mengabaikan kinerjannya sebagai pelayan masyarakat. Kesalahan terbesar yang di lakukan PNS selama ini keluyuran padawaktu jam kerja. “kami mengamati kedisiplinan PNS sangat memprihatinkan, mereka sering keluyuran ketempat-tempat perbelanjaan di Pamekasan sebelum akhirnya menjalanii badahpuasa,” kata Ismail. Kamis  (9/6/2016).

Politisi muda dari partai demokrat ini menambahkan, saat ini kenakalan PNS bukan lagi keluyuran seperti biasanya, tetapi mereka lebih memilih bolos atau terlambat masuk jam kerja. Sebab hasil pengematanya, banyak PNS yang masuk pada pukul 09:00 Wib. “Saya tadi pagi mencoba mengamati di lingkungan pemkab, ternyata banyak PNS yang masuk pada pukul 09:00 Wib. padahal jam kerjanya pukul 08:00 Wib,” terangnya.

Tidak hanya itu, wakil rakyat juga khawatir ada PNS yang tidak menjalani ibadah puasa, mengingat tahun sebelumnya ada PNS yang terungkap lagi menikmati makanan di salah satu warung makan. “Tidak menutup kemungkinan PNS tidak berpuasa itu ada,” paparnya.

melihat adanya fakta dilapangan seperti, komisi I DPRD pemekasan mendesak Satpol PP untuk melaku kan sidak PNS nakal di kota yang identik dengan slogan Gerbang Salam. Apalagi, lanjut Ismail, Pada bulan suci Ramadan ini banyak PNS yang mengabaikan pekerjaanya. “Kami sudah koordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan sidak PNS. Namun satpol pp hingga saat ini belum bertindak,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Pamekasan, Didik Hariyadi melalui Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Yusuf Wibiseno mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan sidak atau razia PNS sebelum ada pemerintah dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat. “Kami tidak bisa melakukan itu kalau tidak ada perintah dari BKD dan Inspektorat, karena yang memiliki kewenangan hal itu dua instansi tersebut. Sementara Satpol PP menunggu perintah saja,” pungkasnya (rhm/shb).