Pj Bupati Bangkalan Cium Adanya Gejala Kades Yang Tidak Netral Dalam Pilkada Bangkalan
Bangkalan,maduranewsmedia.com- Pj Bupati Bangkalan, Indra S Ranuh mulai mencium adanya gejala-gejala ketidak netralan Kepala desa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bangkalan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. “Sekarang sudah ada gejala-gejala Kades diundang paslon, atau dimintai tolong saudaranya untuk menyampaikan undangan dari salah satu Paslon, mungkin bagi yang bersangkutan lupa, tapi sebagai seorang Kepala desa kan tidak boleh,” kata Indra S Ranuh di sela-sela acara Sosialisasi dan rapat koordinasi antara stakeholder penguatan tiga pilar di wilayah kabupaten bangkalan Mewujudkan bangkalan aman dan kondusif menghadapi pilkada serentak tahun 2018 di gedung Pertemuan Ratoh Ebuh, Selasa (03/4/2018).
Dikatakan dia, Netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak menjadi tangung jawab semuan pihak, mulai TNI/Polri dan aparat Pemerintah. “Semua aparat pemerintah berkewajiban untuk menjaga netralitas, terutama para kepala desa yang mudah ditarik-tarik, kalau TNI/Polri tidak mungkin di traik tarik karena mereka tidak punya hak pilih, tapi teman-teman kepala desa, Lurah paling sangat mudah, rentan dan rawan mereka ditarik tarik ke sana kemari,” jelas Indra S Ranuh.
Pj Bupati Bangkalan ini mengharapkan agar supaya hal tersbut tidak sampai terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak nanti. “Mudah-mudahan tidak sempai ke arah sanksi, kita akan melakukan pendekatan persuasif dan saya bertangung jawab moral untuk mendorong mereka mengingatkan mereka untuk selalu membimbing jangan sampai mereka masuk ke ranah aturan yang salah,” terangnya.
Oleh sebab itu kata Indra S Ranuh, pihaknya mengundang tiga Pilar agar supaya pelaksanaan pilkada berjalan aman dan kondusif. “Hari ini kita bertemua dengan 3 pilar ini, karena merekalah yang akan menentukan jalannya pilkada bisa berjalan dengan aman dan kondusif, dan ini bagian dari koordinasi kami dengan forpimnda hingga jajaran pailing bawah,” tuturnya,
Dengan adanya rapat koordinasi antara stakeholder penguatan tiga pilar diharapakan jika nanti terjadi persoalan-persolan yang timbul, bisa diselesaikan ditingkat desa. “Kalau komunikasi dibangun sejak awal, maka kalau ada masalah bisa diselesaikan ditingkat bawah, jadi tidak perlu naik ke atas,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU mengatakan bahwa tiga pilar ini merupakan penentu apakah pelaksanaan pilkada bisa berjalan aman atau tidak. “Kami atas nama penyelenggara, disadari atau tidak yang hadir dalam forum ini adalah penentu, apakah proses pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan kondusif, atau bsrjalan tidak aman, tapi kalau yang hadir ini besatu, apakah yang kita inginkan insya allah akan menjadi kenyataan,” pungkasnya. (hib/shb)
