Tidak Tepat Sasaran Kades di Bangkalan Minta Program Beras Bersubsidi Dihentikan

Bangkalan,maduranewsmedia.com– Karena dinilai tidak tepat sasaran, Program beras bersubsidi (Rasidi) untuk masyarakat  miskin di kabupaten Bangkalan dihentikan. “Sebaiknya program Rasidi ini dihentikan, karena selain tidak tepat sasaran, yang menerima beras bersubsidi ini tidak sesuai dengan data yang ada di desa, karena yang menerima kebanyakan mereka orang yang mampu,” Kata Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) kabupaten Bangkalan, H Topan disela-sela acara Sosialisasi penyaluran beras bersubsidi dalam program Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan propinsi Jawa Timur tahun 2018 di kabupaten Bangkalan, Rabu (14/2/2018).

Ketua AKD yang juga Kepada Desa Baengas kecamatan Labang ini menyatakan momentum penyaluran Beras subsidi bersamaan dengan tahun politik. “Apalagi sekarang ini tahun politik yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bangkalan serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, jadoi menurut kami lebih baik program Rasidi dilaksanaknananti setelah tahun politik,” jelas Topan.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Desa Banyusangkah, kecamatan Tanjung Bumi, Abd Syukur, menurut dia program beras bersubsidi tidak tepat sasaran. “Sesuai data yang ada, di desa kami yang menderima beras bersubsidi ini adalah orang-orang yang kaya, sementara yang miskin tidak dapat jatah Rasidi,” jelasnya.

Memang kata Abd Syukur, masyarakat  penerima bersa subsidi ini harus sebesar Rp 1.600/kg-nya. Dengan jatah 15 kg/KK. “Karena data penerima berdasarkan data BPS dan data itu sudah tidak valid, makanya jalan satu-satunya bersa bersubsidi ini kami bagi rata kepada warga,” terangnya.

Baik Ketua AKB bangkalan, dan Kades Banyu sangkah mengharapkan agar pelaksanaan program bersa bersubsidi tersebut dihentikan. “Kalau kami menvharap lebih baik program ini dihentikan, memang di lapangan tidak tepat sasaran,” kata Abd Syukur.

Kepala UPT Perlindungan dan Pelayanan sosial dan anak propinsi Jatim,, M Yoesuf mengatakan, sejak dari awal kami sudah menegaskan bahwa program beras bersubsidi ini tidak ada kaitannya dengan politik. “Ini tidak ada muatan politik, ini programnya pak gubernur dalam rangka penanggulangan kemiskinan, jadi jangan sampai dikaitkan dengan masalah ;olitik,” kata Yoesuf.

Ketika di desak dengan adanya data dilapanganyang tidak valid, Yoesuf menyatakan, bahwa pihaknya hanya menjalankan program dan data penerima beras bersubsidi itu dari pemerintah pusat, “Prosesnya dari pusat kita hanya melaksanakan saja, iya kita tetap memakai data yang lama,” pungkasnya. (hib/shb)