APBD Pamekasan Masih Berpihak Pada Birokrat, Aktivis GKA Audensi Dengan Timgar dan Banggar
Pamekasan, maduranewsmedia.com– Peningkatan kesejahteraan masyarakat masih saja menjadi polemik bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sebab, hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai kepedulian Pemkab terhadap rakyat. Salah satu indikasinya, penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masih timbang. Alias tidak pro rakyat dan masih saja pro birokrat.
Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa kegiatan birokrat yang cukup menelan anggaran besar. Seperti halnya anggaran pada pengadaan makanan dan minuman (Mamin) ketika para pejabat menggelar rapat. Serta anggaran yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas. Kedua kegiatan ini cukup menguras APBD yang cukup besar alias membengkak
Berdasarkan hasil kajian para aktivis yang menamakan diri Gerakan Kawal Anggaran (GKA), selama tiga tahun sangat tidak masuk akal. Pada tahun 2014 anggaran mamin di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mencapai Rp13,6 miliar, di tahun 2015 mencapai Rp13,1 milar. Kemudian pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan pengeluaran yakni mencapai Rp 15,2 Miliar.
Demikian pula pada penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas. Pada tahun 2012 dana yang dialokasikan dari APBD mencapai Rp 21 Miliar, di tahun 2015 mencapai Rp19 Miliar. Sedangkan penggunaan anggaran perjalan dinas pada tahun 2016 ini mengalami lonjakan yakni mencapai Rp 24,6 Miliar.
Koordinator GKA, Pamekasan, Hamdi mengatakan penggunaan anggaran oleh birokrat yang direalisasikan untuk mamin dan perjalanan dinas sangat tidak masuk akal. Bahkan, GKA menegarai adanya ketidak beresan dalam penggunaan anggaran tersebut. Sebab, kegiatannya cukup kecil, namun pengalokasian anggaran sangat luar biasa. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran pada dua kegiatan tersebut.
“Kegiatannya kecil, tapi anggarannya luar biasa. Mamin pada saat rapat saja Rp13 di tahun 2015. Satu dinas saja seperti Disdik untuk maminnya saja sudah Rp99 juta, ini hanya sebagai contoh saja. Kegiatan-kegiatan ini sangat tidak masuk akal cenderung disalahgunakan. Meskipun ada aturan-aturannya,” katanya Selasa (24/5/2016)
Lebih parah lagi, lanjut Hamdi, penggunaan anggaran pada perjalanan dinas dengan rata-rata menelan dana puluhan miliar rupiah. Menurutnya, hingga saat ini belum juga ada kejelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut. Terutama mengenai rincian anggaran yang direalisasikan pada saat menggelar rapat dinas. Sehingga sangat tidak logis jika dalam setiap tahun puluhan miliar uang APBD tergunakan untuk kegiatan tersebut.
“Ada tidak satu atau lima Desa lah pembangunannya dambilkan dari APBD dengan nomina puluhan miliar itu. Saya yakin tidak ada, disinilah letak belum berpihaknyanya penggunaan APBD pada rakyat,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut. Seketari daerah (sekda) pamekasan Alwi Beiq mengakui memang perlu adanya penekanan terhadap alokasi anggaran dari dua kegiatan tersebut. Menurutnya Pemkab akan selalu berupaya untuk memperbaiki struktur APBD. Bahkan berjanji untuk selalu mengkonsep tampilah APBD seoptimal mungkin. Namun, harus ada tolak ukur yang baik untuk melihat ketimpangan pada APBD itu.
“Prinsipnya tampilan APBD lebih baik ini memang sudah menjadi konsep kami. Untuk kebijakan yang bersifat makruh, berkenaan dengan mamin kami, sepakat untuk ditekan. Pernah tahun lalu mendapat teguran dari Provinsi, lantaran dananya terlalu besar,” responnya
.
Begitu juga dengan kegiatan perjalanan dinas lanjut Alwi sapaan akrabnya harus ditekan sedimikian rupa. Menurutnya eksekutif sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengefesiensi anggaran perjalanan dinas. Hanya saja masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala. Salah satunya perbedaan suhu tatananan pemerintahan. Pada awal reformasi tidak begitu banyak undangan untuk menggelar rapat di luar daerah. Ungkap Alwi Beiq.
“Diawal reformasi itu hampir tidak ada undangan. Baik dari Provinsi maupun pusat. Beda dengan sekarang, frekuensi undangan makin banyak. Sehingga jumlah dana perjalanan dinas pertahun ini cukup meningkat. (rhm/shb)
