Dikelola Secara Profesional BPKH Jamin Dana Haji Rp 154 Triliun Aman
Bangkalan, maduranewsmedia.com– Dana Haji yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp 154 Triliun dijamin aman. Kepastian itu disampaikan oleh Anggota Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), Dr. Rahmat Hidayat SE MT. “ Dana haji yang sangat besar setoran awal itu kan sekarang Kira kira dikisaran Rp 148 sampai Rp 160 Trilun, Jumlah yang sangat yang besar itu dikembangkan dipupuk diinvestasikan oleh BPKH, Alhamdulillah instrumen aman dengan imbal hasil yang cukup memadai, buktinya kita bisa menutup biaya jamaah calon haji,” kata Rahmat Sapaan akrbanya Anggota Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH, disela-sela acara Strategi Pengelolaan keuangan Haji dan Sosialisasi BPIH 1443 H yang digelar di aula Ponpes Nurul Cholil Demangan Bangkalan, Sabtu (14/05/2022).
Dikatakan dia, didalam mengelola dana haji ini sebenarnya ada dua yang dikelola oleh BPKH yang pertama adalah setoran awal jama’ah haji yang kedua adalah dana abadi ummat (DAU). “Setoran awal dari jama’ah haji dikelolah oleh BPKH kemudian diinvestasikan, keuntungan dan manfaatnya dikembalikan kepada calon jama’ah haji baik yang berangkat maupun jama’ah yang masuk dalam daftar tunggu, manfaat itu kita berikan dalam bentuk virtual acount sedangkan dana abadi umat juga dikelola oleh BPKH keuntungannya dikembali kepada umat Islam dalam bentuk program dan kegiatan kemaslahatan,” jelasnya.
Dijelaskan Rahmat, ada 6 program kegiatan kemaslahatan yang dilakukan oleh BPKH yang pertama adalah peningkatan kualitas ibadah haji, kemudian pendidikan dan dakwah, sosial keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, kesehatan, serta sarana prasarana ibadah. “Nah terkait dengan pengelolaan dana setoran awal ini kita ketahui bahwa jama’ah haji ketika mendaftar itu bayar Rp 25 juta kemudian baru pelunasan kisaran rata rata Rp 10 juta, sementara biaya real jama’ah haji jauh lebih besar daripada itu. beberapa tahun terakhir ini di kisaran Rp 70 juta, tapi untuk di tahun 2021 2022 ini membengkak karena adanya faktor Covid 19, kemudian kesehatan di kisaran Rp 84 juta, tapi jama’ah haji itu tidak dibebani kenaikan biaya itu cukup dari yang Rp 35 juta itu, kemudian kekurangannya disubsidi dari imbal hasil dari pengelolaan dana haji plus mengambil dari porsi keuntungan jama’ah masing-masing dari virtual acount,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI H. Hasani Bin Zuber menjelaskan bahwa BPKH telah mengelola dana haji dengan profesional dan hati hati bahkan urusan investasi sekalipun butuh kehati-hatian yang luar biasa. “Kita selalu melakukan rapat kerja dengan BPKH dan juga rapat dengar pendapat terkait masalah bagaimana keberlangsungan dan kinerja dari BPKH itu sendiri dan kita selalu mewanti-wanti untuk memastikan bahwa dana haji kita aman,” kata Ra Hasani sapaan akrabnya politisi muda Partai Demokrat ini
Ra Hasani meminta agar masyarakat tidak mempercayai adanyainformasi yang menyatakan dana haji telah habis. “Sangat tidak benar (Dana Haji Habis Red) makanya terkait masalah ini, tadi saya sampaikan jangan percaya teehadap berita atau informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, selama ini kan sempat bertebaran terkait masalah kuota haji, kita dengar dari informasi di media sosial yang tidak bisa dipertanggung jawabkan jadi informasi yang bisa dipertanggung jawabkan adalah informasu langsung dari kementerian agama dan juga BPKH sebagai pengelola keuangan haji,” tuturnya.
Anggota DPR RI Dapil Madura ini besyukur bisa digelar kegiatan Strategi Pengelolaan keuangan Haji dan Sosialisasi BPIH 1443 H. “ Acara ini untuk memberikan informaai kepada masyarakat yaitu informasi yang bisa dipertangung jawabkan, karena Sekarang banyak informasi yang tidak bisa dipertangung jawabkan, bahkan berita hoax. acara ini kita gelar karena ada Perntayaan dari konstituen saya yang memeprtanyakan apakah dana haji Dana haji aman? karena mereka menerima Informasi bahwa dana haji habis dipakai untuk pembangunan infrastruktur. namun ternyata berita itu hoax dan tidak bisa dipertagung jawabkan,” pungkas Ra Hasani. (min/shb)
