Gunakan Data BPS tahun 2011, Pendistruibusian KIS Di Pamekasan Tidak Tepat Sasaran
Pamekasan, Maduranewsmedia.com – Karena Mengunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) Tidak tepat sasaran. Melencengnya pendistrubian kartu sakti Presiden Jokowi ini diakui oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Kabupaten Pamekasan. “Kami hanya menerima data mentah dari BPS. Selanjutnya kami olah sendiri,” kata Kepala Bidang (Kabid) Sosial Dinsosnakertrans Pamekasan, Ach. Subaidi, Selasa (08/12/2015)
Dikatakan Ach Subaidi, persyaratan untuk mendapatkan KIS harus benar-benar warga tidak mampu alias miskin. Sedangkan data penduduk miskin yang digunakan selama ini, berasal dari data BPS. Sehingga instansinya tidak tahu persis perihal distribusi KIS tepat sasaran atau tidak di lapangan
Menurutnya, sebelum KIS tersebut diberikan, data yang diterima dari BPS masih dilakukan verifikasi dan validasi. Namun saat dilakukan validasi, data yang mencul data lama. Bahkan, dia mengaku hingga detik ini belum memiliki jumlah data penerima KIS yang ada di kabupaten Pamekasan. “Kita menggankan data yang ada, dan jumlah penduduk miskin yang ada itu yang dijadikan pedoman penerima KIS,” katanya.
Ketika ditanya langkah apa yang akan diambil Dinsosnakertrans ? “Kami tidak punya langkah-langkah terkait data itu. Kalau datanya ada di BPJS Kesehatan. Kami hanya membantu pendataan dan distribusi saja, jadi yang mempunyai kewenangan penuh terkait KIS itu BPJS Kesehatan,” paparnya.Subaidi sapaan akrabnya
Meski demikian kata Subaidi, pihaknya berjanji akan menarik penerima KIS yang diketahui sudah meninggal dunia seperti yang terjadi di Dusun pengongangan, Desa Banyopelle, Kecamatan Palengaan. Sebab penerima sudah tidak lagi bisa menggunakan KIS. “Kalau syarat penerima KIS salah satunya harus penduduk miskin,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Muhsin mengatakan Dinsosnakertrans seharusnya tidak berpedoman pada data lama yang dikeluarkan BPS. Sehingga distribusi KIS itu betul-betul tepat sasaran yaitu pada warga yang berhak menerimanya.
Menurutnya, penerima KIS tahap pertama di Pamekasan memang menuai banyak keluhan. “Dinsosnakertan tahun ini harus turun dan mendata ulang agar pendistribusian KIS tepat sasaran,” pungkasnya. (rhm/shb)
