Kekerasan Terhadap Aktivis Tak Pernah Terungkap PPB Demo Polres Bangkalan
Bangkalan, maduranewsmedia.com– Puluhan Pemuda mengatasnamakan Poros Pemuda Bangkalan (PBB) melakukan also unjuk rasa ke Mapolres Bangkalan. Mereka mendesak agar Kapolres Bangkalan AKBP Alith Alarino, untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap sejumlah aktivis yang terjadi beberapa tahun lalu. “Melihat dari kejadian itu, sejak tahun 2010 sampai 2018 penegakan hukum di Bangkalan hancur,” teriak Kordinator Aksi aksi PBB Romli, saat orasi di depan Mapolres Bangkaoan, Senin (07/03/ 2022)
Kasus kekerasan terhadap sejumlah aktivis di kabupaten Bangkalan yang tidak teringkap itu antara lain : perusakan mobil dan rumah Alimam Haris pada tahun 2010, kasus pembacokan terhadap Fahrillah pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2013 dua orang aktivis yang mengalami pembacokan diantaranya, Muzakki dan Mahmmudi Ibnu Hotib, tidak hanya itu, pada tahun 2014 juga terjadi pembacokan terhadap musleh, dan pada tahun 2015 Kasus pembacokan terhadap Mathur Husyairi, dan yang terakhir kasus pembacokan terhadap Mujiburrohman yang terjadi pada 2018 silam.
“Dari dulu sampai sekarang penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di kota bangkalan tidak maksimal yang di tangani oleh Polres Bangkalan, sehingga banyak yang tidak terungkap dan terkesan ditutup tanpa ada kepastian dan kejelasan. Ini yang membuat minimnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum di bangkalan, dan berdampak negatif terhadap kondisi daerah,” katanya.
Selain itu kata Romli, didalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik indonesia pasal 13 pokok tugas kepolisian negara, (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) penegak Hukum (C) memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tapi fakta Bangkalan sampai saat ini pokok tugas kepolisian tidak bisa menjamin perlindungan dan pelayanan dangan baik dan tidak memuaskan kepada masyarakat.
“Kami menilai Polres Bangkalan gagal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tentu itu kami patut memberikan Mosi tidak percaya terhadap kinerja polres Bangkalan,” terangnya
Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Alith Alarino saat menemui pengunjuk rasa menyampaikan, kasus yang terjadi sejak tahun 2010 sampai 2018 ada di dalam catatan polres Bangkalan.
“Perkara itu tetap kita laksanakan dan kita tindak namun, penanganan perkara itu ada mekanismenya yang diatur dalam KUHP dan memiliki 2 alat bukti yang sah,” tegasnya.
Ditambahkan Alith , jika kurang dari 2 alat bukti yang sah, maka tidak bisa dikatakan perkara itu tidak bisa ditindak lanjuti.
“Ada perkara berhenti karena ada mekanisme hukum yang belum bisa diangkat, dan ini terus kita cari bukti-bukti tersebut,” pungkasnya. (sdi/shb)
