Pendamping PKH Kabupaten Bangkalan Wadul Ke Ketua Dewan

Bangkalan,Maduranewsmedia.com– Sejumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bangkalan waduk ke Ketua DPRD Bangkalan, Muhammad Fahad.Pendamping Bantuan sosial ini berkeluh kesah terkait ada anggat pendamping PKH yang dilaporkan ke Polisi.

Kepada pendamping PKH,, Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad meminta agar Pendamping PKH melakukan pembenahan. “Semua Anggota PKH harus mampu melakukan pembenahan diri pada semua anggota, serta tidak terjebak dengan masalah yang di lapangan,” Kata Fahad sapaan akrabnya Ketua DPRD Bangakalan saat menerima pendamping PKH di rumah Banggar  DPRD Bangkalan, Jum, at (24/12/2021)

Dikatakan  Fahad pihaknya bisa menjembatani apabila para pendampinh PKH membuat MoU dengan aparat Penegak hukum (APH). “Jika anggota PKH ingin MoU dengan pihak kejaksaan dan Kapolisin ,kita tetap berupaya gimana cara nya kita menyampaikan aspirasi dari anggota PKH, sehingga jika terjadi pelanggaran  atau kekeliruan secara privasi bisa didampingi,” Jelas Ketua Dewan yang juga Politisi Muda partai Gerindra ini.

Dijelaskan Mohammad Fahad  dalam petunjuk tehnis program  PKH ini memang tidak boleh merubah nama penerima manfaat. “Kalau saya baca petunjuk PKH  itu, sebenar nya dirubah itupun gak boleh, tetapi perbuatan itu dilakukan oleh oknum ataupun orang-orang dengan tujuan baik, kalau sebenarnya masalah itu bisa konsultasikan PKH ini  boleh apa tidak kalau dirubah” terangnya.

Koordinator  PKH Bangkalan, Heru Wahyudi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jimhur Saros. “saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada pak jimhur yang telah memfasilitasi kami bertemu langsung  dengan Ketua DPR Bangkalan, ” Kata Heru Wahyudi.

,Setelah dari Kantor DPRD Bangkalan, audensi akan dilanjutkan ke Kantor Kejaksaan dan Kepolisian. “Nanti setelah dari sini kitabakan ke kejaksaan dan polres, kamii seluruh sdm PKH ini akan terus berkomitmen, “jelasnya.

Ditambahkan Heru Wahyudi, dalam menjalankan tugasnya di lapangan Pendamping PKH selalu berkoordinasi. ” Saat di lapangan ini teman-teman pasti berkoordinasi. kalau di desa koordinasinya dengan kepala desa, pada saat dalam proses verifikasi tetap izin ke kepala desa, dan kadang-kadang kebijakan ini banyak masalah yang dialami teman-teman pendamping,” pungkasnya.(edi/shb)