Pertanyakan Penghapusan PBID, Puluhan Aktivis DKR Luruk Kantor Dinkes

Bangkalan,maduranewsmedia.com– Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) bersama warga melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan kedatangan mereka mempertanyakan dinonaktifkan-nya 42 ribu Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).”Kami mengakui jika kami tidak bisa mengaktifkan kembali 42 ribu data PBID yang ada, karena PBID ini membutuhkan dana sekitar Rp 20 miliar,” jelas Plt Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bangkalan, H Sudiyo kepada massa DKR, Kamis (06/02/2020)

Dikatakan dia, jika PBID ini bisa di aktifkan kembali harus sesuai dengan syarat yang berlaku.  “Kami hanya bisa mengaktifkan kembali PBID untuk warga yang memang kondisinya sangat tidak memungkinkan dan membutuhkan pengobatan,” terang Yoyok sapaan akrab Plt Kadinkes Bangkalan ini.

Untuk menyelesaikan kasus ini kata Yoyok, pihaknya masih akan mencarikan solusinya.  “Untuk masalah PBID, kami masih akan memusyawarahkan strategi secara internal yang mana kami akan segera ajukan masalah ini ke pemerintah pusat,” tuturnya.

Ditambahkan Yoyok, pihaknya akan memverifikasi dan memvalidasi ulang data PBID. “Untuk menyelesaikan masalah ini kami akan memverifikasi dan memvalidasi data PBID itu, Dinkes sendiri dalam data PBID ini menggunakan 2 acuan yaitu biaya kesehatan masyarakat miskin (Biakesmakin) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS),” ucapnya

Untuk saat ini  imbuh Yoyok, pihaknya akan mencari data verval khususnya pada penerima Biakesmakin. .”Kami akan memeriksa kembali data verval khususnya penerima Biakesmaskin karena ini acuannya pada kartu keluarga pastinya dalam 1 KK pasti ada yang meninggal atau yang ditinggal merantau dan itu sering sekali terjadi, maka dari itu kami akan mendata ulang kembali agar data verval tersebut valid,” pungkasnya. (ver/shb)