Soroti Uang Jaspel RSUD. Syamrabu, DKR Audensi Dengan Komisi D
Bangkalan, maduranewsmedia.com– Sejumlah aktivis Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) kabupaten bangkalan melakukan audensi dengan Komisi D DPRD kabupaten Bangkalan. Aktivis DKR mendesak agar komisi D memanggil Direktur RSUD Bangkalan, Dinkes dan BPJS Kesehatan terkait belum jelasnya pembayaran uang jasa pelayanan (Jaspel) di RSUD Bangkalan. “Permasalahan belum klirnya pembayaran jaspel kepada perawat ini akan berdampak kepada pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Ketua DKR Bangkalan, Muhyi saat audensi di ruangan Komisi D DPRD Bangkalan, Selasa. (7/2/2017).
Dikatakan Muhyi, agar kedepan tidak terjadi lagi maka Komisi D harus mengundang semua pihak, mulai dari Direktur RSUD Syamrabu, Dinkes dan BPJS Kesehatan. “Kedepan harus ada transparansi teentang uang jaspel ini agar keeterlmabatan pembayan uang jaspel bagi perawat tidak terjadi lagi, makanya hal ini harus dimunikasikan kepada semua pihak,” terang Muhyi,
Makanya kata Muhyi pemanggilan terhadap instansi terkait. Oleh komisi D DPRD kabupaten bangkalan ini lebih cepat lebih baik agar masalah pembayaran uang jaspel RSUD ini semakin jelas. “Pemanggilan terhadp istansi terkait ini agar supaya terjadi pembenahan ke arah yang lebih baik,” tuturnya.
Selama pemanggilan kepada instsansi terkait tidak dilakukan oleh Dewan, maka tidak akan diketahui persoalan yang terjadi di RSUD Syamrabu terkait keterlambatan pembayaran uang jaspel ini. ” Kita kan tidak tahu apakah kondisi keuangan disana (RSUD RedY bermaslah atau tidak. Audensi yang kita lakukan ini tidak terkait dengan uang Jaspel daja,namunjuga, terkait dengan SPM, dan Sehat bersama Bupati (sehati),” kata Muhyi.
Anggota Komisi D DPRD Bangkalan, Abdurrahman Tohir yang menerima audensi aktivis. DKR Bangkalan mengatakan, selama ini Komisi D DPRD Bangkalan telah memanggil pihak Rumah sakit. “Dari penjelasan pihak rumah sakit yang sudah kita panggil, jawabannya karena ada keterlambatan pembayaran dari BPjS Kesehatan,” kata Abdurrahman.
Namun politisi Partai Demokrat ini kepada aktivis DKR berjanji akan memanggil BPJS kesehatan, Dinkes dan pihak RSUD Syamrabu untuk klarifikasi masalah uang Jaspel ini. “Nanti kita akan mengundang BPJS, Dinkes dan manajemen Rumah sakit biar ketemu semuanya. Namun yangperlu dingat Komisi D bukan eksekutor. Kari kita kritisi bersama-sama,” pungkas Abdurrahman Tohir.(hib/shb)
