Tak Ada Anggaran, Ribuan  UKM Dan Ratusan Koperasi Di Bangkalan Hanya Terima Pembinaan Dan Pelatihan

Bangkalan,maduranewsmedia.com– Karena tidak ada anggaran Untuk pemberian modal usaha,  sebanyak 162 ribu Usaha Kecil Menengah (UKM) dan 799 Koperasi di kabupaten Bangkalan hanya di beri pelatihan dan Pembinaan.  “Yang bisa kita lakukan saat ini ya pembinaan,  pelatihan pelatihan serta sosialisasi produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi dan Kemendagri,”  Kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Bangkalan,  Ali Afandi,  Ahad (30/9/2018).

Dikatakan dia,  Anggaran Dinas Koperasi dan UKM yang diterima setiap tahunnya sebesar Rp 1,5 Milyar. “Anggaran yang kita kelola sangat kecil sekali Rp 1,5 Milyar,  ini juga termasuk haji THL,  sementara anggaran yang kita kelola untuk kepentingan masyarakat hanya Rp 700 juta, kalau i gin koperasi dan UKM kita maju,  minimal anggaran kita itu Rp 10 Milyar, ”  jelas Ali Afandi.

Karena anggaran yang kecil itulah kata Ali Afandi,  ketika ada UKM dan Koperasi membutuhkan modal untuk usaha mereka,  maka pihaknya hanya bisa mengarahkan ke Bank. “Kalau ada UKM dan Koperasi butuh modal diarahkan ke Bank,  katena di Bank ada beberapa  program pemerintah seperti  KUR dan program pemereintah lainnya,” terangnya.

Apalagi Imbuh Ali Afandi,  saat pemerintah sudah tidak memperbolehkan lagi memberikan pinjaman melalui dana APBD.  “Kita memberikan pinjaman modal kepada Koperasi dan UKM seperti pemberian dana bergulir tidak boleh,  makanya mereka kita arahkan ke Bank,” tuturnya.

Ditambahkan Ali Afandi,  kabupaten Bangkalan ini masuk Daerah tertinggal yang identik dengan kemiskinan. “Jadi jumlah koperasi memang banyak akan tetapi Koperasi yang masih aktif hanya sedikit jumlahnya,  kata Ali Afandi.

Jumlah Koperasi di kabupaten Bangkalan saat ini kata Ali Afandi,  sebanyak 799 Koperasi,  namun dari jumlah tersebut Koperasi yang masih aktif hanya sekitar 200 Koperasi. “Koperasi yang masih aktif itu bisa diketahui apabila koperasi itu masih melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kalau masih menggelar RAT berarti koperasi itu masih aktif,”  ujarnya.

Terpisah Ketua Komisi B DPRD Bangkalan,  M Asis,  meminta agar dinas Koperasi dan UKM lebih aktif menjemput dana dana dari pemerintah pusat.”Anggaran APBD kita memang kecil,  jadi dinas koperasi  harus  lebih aktif mencari dana dana dari pusat,  dari DAK  dari kementerian koperasi, karena kalau mengandalkan dari APBD kita  sulit menghidupkan koperasi dan UKM, ” kata politisi partai Demokrat ini.

Dikatakan M Asis,  Pihaknya juga menyarankan agar supaya Dinas Koperasi melakukan pendataan terhadap semua koperasi yang ada di kabupaten Bangkalan. “Dinas Koperasi harus mendata koperasi yang ada,  berapa koperasi yang aktif dan berapa jumlah koperasi yang tidak aktif.  Dan kedepan koperasi yang aktig dengan  seleksi dan dibina, ”  katanya.

Ketua Komisi B DPRD bangkalan ini berjanji akan menyetujui jika ada pengajuan penambahan anggaran dari Dinas Koperasi dan UKM.” Kalau memang ada pengajuan penambahan anggaran ya kita ok ok saj,  asalka  dari ekaekutif atai timgar mereka setuju,  kita juga akan sangat menyutujui,” pungkasnya. (hib/shb)

T