Ternyata Masih Banyak Pejabat Eselon II Di Bangkalan Yang Belum Diklat Pim II
Bangkalan,maduranewsmedia.com– ternyata masih banyak pejabat eselon II di kabupaten bangkalan yang belum mengikuti sekolah diklat kepemimpinan II (Diklat pim II). “Kita mendaftarkan 31 pejabat eselon II, tapi jatahnya hanya 11 orang, ya sekarang tinggal 20 orang pejabat yang belum sekolah diklat pim II,” kata. Sekretaris Badan Kepengawaian dan Pengembangan. sumber daya aparatur, Ari Murfianto, Senin (13/3/2017)
Dikatakan Ari Murfianto ke-11 pejabat yang mengikuti diklat pim II itu antara lain ; Kadinkes, Muzakki, Asisten I, Ismet Efendy, Asisten III, Achmad Faji, Kadiskominfo, Bambang Setyawan, Kadis PU Bina Marga, Roosli Sulihariyono, Kadis Permukiman, Achmad Fauzan, Kadis Lingkungan Hidup, Ishak Sudibyo, Kasatpol PP Nawawi, Kepala Bappeda, Moh Fahri, dan staf ahli Bupati, Moh .Musleh. “Mereka akan mengikuti diklat kepemimpinan tungkat. II, kurang lebih 4 bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret,” jelasnya.,
Dijelaskan Ari Murfianto, selama para pejabat itu mengikuti diklat pim II, maka tugas-tugasnya akan diganti oleh PLH yang tiada lain adalah sekretaris di kantor mereka masing. Masing. “Dalam diklat pim II ini sistem on Kelas dan off kelas, kalau on kelas mereka mengikuti pedidikan di lembaga Diklat Propinsi di Balong Sari, tapi kalau of kelas mereka ada di kantor, dan melaksanakan tugas diklat serta tugas sehari hari. Dan Pada saat on kelas ada PLH-nya kalan of kelas PLH-nya gugur dan tidak berlaku,” terangnya.
Ditambahkan Ari, untuk 10 hari pertama mereka masuk atau on kelas. “Dari waktu 4 bulan yang on kelas paling hanya 1 bulan selebihnya of kelas dan seluruh biayanya diklat pim ii ini ditanggung oleh APBD,” tuturnya.
Sebenarnya kata Ari, Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur telah mendaftarkan semua pejabat eseelon II yang belum mengikuti diklat pim II. “Kita telah mendaftarkan semua pejabat eselon II diajukan propinsi, namun propinsi memanggil 11 orang, itu terkait dengan kuotanya propinsi, kita hanya mendaftarkan saja semua yang menentukan Balai Diklat propinsi, dan ijin dari pak bupati,” pungkasnya.(hib/shb)
