Beredar Kabar KPK Berkeliaran Di Kabupaten Pamekasan, Kira Kira Ada Apa Ya?

KPK

 

Pamekasan, maduranewsmedia.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan ada di kota Pamekasan, Kabar tersebut beredar di kalangan pejabat dan masyarakat serta di kalangan dewan perwakilan takyat Daerah (DPRD) setempat

Menurut sumber informasi yang di dapat maduranewsmedia.com di lapangan, KPK tengah mempelototi pembahasan finalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019, yang dinilai rawan terjadi praktek suap menyuap,

“KPK sudah ada di sini, mereka mengawasi pembahasan finalisasi APBD 2019,” kata sumber. Kata salah satu dewan yang enggan di sebut namanya Senin (12/11/2018).

Menurut informasi, KPK yang datang ke pamekasan untuk melakukan pengawasan,pasca tragedi pengangkapan bupati dan kajari serta pejabat,dan kepala desa terkait suap proyek beberapa waktu yang lalu.

Oleh sebab itu, kabupaten pamekasan sangat di awasi KPK apa lagi saat ini di kota Gerbang Salam sedang melakukan pembahasan finalisasi APBD 2019 yang rawan dalam suap menyuap untuk pengesahan.seperti di kabupaten lain yang sudah tertangkap tangan KPK.

Rapat pembahasan finalisasi APBD Pamekasan tahun 2019 berlangsung sejak Kamis, 8 November 2018. Namun rapat yang berlangsung secara tertutup itu dihentikan sebelum pembahasan selesai dan ditunda.

Tim Banggar terpaksa menghentikan, karena ada program susulan dari Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam itu, diketahui tidak melalaui tahapan proses penganggaran dari awal dan tiba-tiba program tersebut ingin dicantolkan di detik-detik pembahasan finalisasi APBD.

Selain itu, tim Banggar menyebut bahwa program yang diusulkan Bupati itu tidak jelas input, output maupun outcome-nya. Salah satunya bantuan untuk pemerintah desa.

“Kita harus jelas targetnya apa dan ke mana, kalau hanya sekedar usulan tapi kita tidak paham, nanti kalau ada apa-apa masyarakat nanti mesti nanya ke kita, lho kok disetujui oleh DPRD, wong usulannya tidak jelas. misalnya kan seperti itu, kami tidak ingin seperti ini karena kami bagian dari penyelenggara pemerintah daerah,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin, beberapa waktu lalu.

Rapat pembahasan finalisasi APBD 2019 ini dijadwalkan hari ini, Senin, 12 November 2018, di ruang paripurna DPRD Pamekasan.namun tidak jadi di gelar karena banyak anggota banggar bimtek di luar kota. Makanya rapat Paripurna ditunda lagi (rhm/shb)