Dewan Nilai Pemkab Pamekasan Kurang Perhatian Terhadap Desa
Pamekasan, maduranewsmedia.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Suli Faris mengatakan, pembangunan fasilitas publik, utamanya di pedesaan tidak cukup dengan mengandalkan anggaran Dana Desa (DD). Menurutnya, pemerintah kabupaten setempat harus turun tangan. Untuk membantu pembagunan utamanya jalan poros desa maupun jalan kabupaten yang menuju kecamatan.
Dikatakan Suli Faris, pembagunan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, tebing. Yang Ia setiap turun ke bawah, banyak masyarakat yang mengeluhkan kepada dirinya. “ketika saya turun langsung kebawah memang banyak fasilitas jalan yang rusak parah contohnya Desa Deleman, Kecamatan Kadur, Desa Sumber Waru, Desa Bajur, Desa Sana Laok, Desa Tolonto Ares, Kecamatan Waru, Desa Plakpak, Desa Tanjung, Desa Plesanggar, Kecamatan Pegantenan. Serta beberapa desa lain di Kecamatan Batumarmar, Palengaan, Pasean,dan Kecamatan Tlanakan masih banyak jalan poros rusak parah seperti sawah,” katanya.
Oleh sebab itu dia meminta pihak pemerintah agar ikut serta memikirkan nya. “Kalau mengandalkan dana desa DD , ADD itu tidak mungkin,” ungkap Suli Faris, Selasa (13/12/2016).
Lebih lanjut Suli Faris menjelaskan, untuk menangani masalah tersebut tidak bisa diserahkan kepada pemerintah desa melalui dana desa, karena jumlah dana desa yang diterima oleh pemerintah desa tidak mungkin cukup untuk meng-cover kegiatan-kegiatan seperti yang maksudkannya.
di tambahkan, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu alokasi DD oleh pemeintah desa sudah pasti disiapkan pada program dan kegiatan yang lain dan berskala desa, sedangkan fasilitas rusak yang perlu penanganan cepat kebanyakan skala kabupaten. Misalnya, jalan kebupaten dan jalan poros desa yang menghubungkan antar desa di wilayah itu.
“Selama ini jalan kabupaten dan jalan poros desa merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten. Bila pemerintah kabupaten tidak ada keinginan untuk memperhatikan hal tersebut, maka sepanjang tahun 2017 yang akan datang fasilitas publik yang rusak tersebut tidak akan pernah teratasi,” tegasnya.
Karena sebelum APBD 2017 ditandatangani oleh bupati Pamekasan, sebaiknya kebijakan pembangunan perkotaan untuk sementara anggarannya dikurangi, termasuk anggaran pembangunan jalan hotmix senilai Rp 86 miliar. yang hanya difokuskan pada 9 ruas jalan di daerah perkotaan dan ring road. “Bila tidak ada kepedulian dari Pemkab, saya khawatir ke depan akan banyak jalan yang akan ditanami pohon pisang oleh warga, dan itu, jangan di salahkan warga” pungkasnya. (rhm/shb)
