HEADLINEPENDIDIKANPERISTIWAPOLITIK & PEMERINTAHANTERKINI

Kabupaten Bangkalan Kekurangan Ribuan Guru SD PNS

guru SD Ilustrasi

 

Bangkalan,maduranewsmedia.com– Akibat banyaknya guru SD PNS yang memasuki masa pensiun menyebabkan SD di kabupaten bangkalan kekurangan guru SD PNS. Hingga saat ini kekurangan guru PNS dikabupaten Bangkalan mencapai 3.000 orang. “Diperkirakan kita kekuragan guru PNS sebanyak 3.000 orang,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Moh Mohni melalui   Kabid Pembinaan dan ketenagaan,  Moh Bakrun, Selasa (8/8/2017).

Dikatakan Bakrun, dari sampel data yang masuk., kekurangan guru SD PNS Kecamatan Galis sebanyak 286 orang guru PNS,  di kecamatan Tanah Merah 287 Guru PNS dan di kecamatan Tragah 106  orang .”Sampel dari 3 kecamatan itu kekurangan guru sudah hampir 700 lebih, ini data dari semua kecamatan belum masuk,” jelas Bakrun.

Dijelaskan Bakrun untuk mensiasati agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, maka setiap sekolah merekrut Guru Tidak tetap (GTT). “Jadi sekolah banyak yang merekrut GTT dan gajinya GTT diambilkan dari dana BOS,” terangnya.

Ditambahkan Bakrun, jika dalam kurun waktu 5 tahun pemerintah pusat tidak melakukan rekruitmen gurun PNS, maka guru PNS dikabupaten bangkalan akan habis, karena sebagian dari mereka akan memasuki masa pensiun. “Kalau hingga 5 tahun lagi tidak ada pengambilan guru PNS, maka guru SD PNS di bangkalan akan habis,” katanya.

Terpisah anggota Komisi D DPRD Bangkalan Muhajir, mengaku sangat prihatin mendengar adanya kabra tersebut. “Saya sangat   prihatinkan mendengar adanya guru SD PNS ini,” kata Muhajir

Dikatakan Muhajir, Komisi D akan memanngil Disdik bangkalan dan akan menkofirmasi adanya informasi yang menyatakan, kabupaten bangkalan kekurangan guru SD PNS. “Ini perlu dimonfirmasi dengan Disdik,” terangnya.

Politisi Partai Kebangktan Bangsa (PKB) ini meminta kepada Disdik bangkalan untuk tidak membiarkan kasus kekurangan guru SD PNS. “Kalau sekarang belum anggarannya belum ada,

mungkin tahun depan pemerintah bisa mealakukan rekruitmen guru SD PNS, tapi  jangan sampai kasus ini berlarut larut, karena yang menjadi korban masyarakat,  kalau memang belum ada pengankatan guru SD dari pemerintah pusat,  harus di tangani disdik Bangkalan, dan kalau mengambil GTT harus yang profesional jangan asal merekrut,  jangan memakai unsur kedekatan,  biar pendidikan tetap berkualiatas,” pungkas Muhajir. (hib/shb)