Dinilai Tidak Responsif Tangani Wabah PMK,  Persatuan Mahasiswa Kokop Lakukan Audensi Ke DPRD Bangkalan

Bangkalan, maduranewsmedia.com-Karena dinilai tidak responsif dan terkesan abai dalam penangangan penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sekitar 20 orang mahasiswa yang menamakan diri Persatuan Mahasiswa Kokop (PMK)  kabupaten Bangkalan melakukan audensi ke Kantor  DPRD Bangkalan.

“Kemana pemerintah Bangkalan dan anggota dewan yang menjadi penyambung lidah masyarakat dan menjadi curhat masyarakat, karena sejauh ini tidak responsif dan terkesan abai sesuai amanah undang-undang dasar 1945 pasal 20 A ayat (1),Tentang fungsi dewan perwakilan rakyat sebagai legislasi anggaran dan pengawasan dipertanyakan,” kata ketua Persatuan mahasiswa Kokop, Muhammad rajib Sofwan, Di sela-sela audensi, Selasa (12/07/2022).

Dikatakan dia, atas dasar itulah, Persatuan Mahasiswa Kokop menuntut DPRD Bangkalan dan dinas terkait agar memperhatikan peternak yang terkena wabah PMK. “DPRD Bangkalan harus meningkatkan fungsi pengawasan (Controling) terhadap kemitraan terutama dinas Peternakan dan harus mengalokasi kan dana untuk membantu perekonomian para peternak terdampak PMK, selain itu DPRD harus mendorong stabilitas harga sapi, anggota dewan harus mendorong percepatan vaksinasi secara menyeluruh di kecamatan Kokop dan kecamatan lainya,” jelas Rajib Sofyan.

Sebab kata Rajib Sofyan, bagi masyarakat kecamatan Kokop, sapi merupakan harta yang paling berharga, aset dan tabungan yang menjadi penyangga hidup masyarakat, “Sesuai temuan di lapangan bahwa di kecamatan Kokop banyak sapi mati dan terindikasi PMK,” terangnya.

Kepada Persatuan Mahasiswa Kokop, Wakil Ketua DPRD Bangkalan H  Fatkurrohman menjelaskan, DPRD bangkalan dan dinas Peternakan  telah melakukan penanganan kasus wabah penyakit mulut dan kuku dengan se-maksimal mungkin. “Memang betul perekonomian masyarakat, beternak sapi yang diandalkan, cuma bukannya kami  tidak serius tetapi sangat serius dalam penangan wabah PMK ini, kalau tuntutan dari mahasiswa akan kita akomodir sesuai dengan kemampuan kita, namun tidak semua tuntutan harus clear dan segera ditanggapi,akan tetapi kami kaji dulu mana yang di prioritaskan,” kata Ji Kur sapaan akrabnya Wakil Ketua DPRD Bangkalan ini.

Sedangkan Kabid Keswan Dinas Peternakan  kabupaten Bangkalan, Ali Makki  menegaskan,  pihaknya sudah bekerja dalam menangani wabah PMK sesuai kemampuan. “Yang jelas anggarannya  tidak ada walaupun sekarang ada regulasi akan tetapi kami tidak terburu menggunakan regulasi itu, tetapi di birokrasi ada regulasi yang kita patuhi sehingga maksud kami ingin membantu masyarakat malah kita nanti kami nangis dikemudian hari, jadi kita jalan sesuai aturan pemerintah,” pungkasnya. (edi/shb).